[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2627883-5877-4017-ad56-50e6ba19c1c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 5 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis, sebagai bagian dari identitas dan jati diri memori kolektif bangsa;b.bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di pemerintahan daerah, badan usaha milik daerah, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensip, terpadu dan berkesinambungan;c.bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);d.bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah;e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; \n 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 243);\r\n11.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP\r\nBAB III PEMBINAAN KEARSIPAN\r\nBAB IV SUMBER DAYA KEARSIPAN\r\nBAB V PENGELOLAAN ARSIP\r\nBAB VI PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN\r\nBAB VII PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN\r\nBAB VIII JAMINAN RISIKO KESEHATAN\r\nBAB IX KERJA SAMA\r\nBAB X PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. \n PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2020 \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan, menjamin tertib pengelolaan arsip dari kegiatan perangkat daerah, BUMD, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha yang dibiayai APBD, serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pembentukan organisasi kearsipan yang terdiri dari Dinas Kearsipan dan Unit Kearsipan di setiap Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Unit Kearsipan yang berada di bawah sekretariat.
Pengelolaan arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan BUMD, meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Dinas Kearsipan bertanggung jawab atas pengelolaan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan.
Pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan terhadap Perangkat Daerah, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan tokoh masyarakat, meliputi koordinasi, penyusunan pedoman, bimbingan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, perencanaan, pengawasan, dan monitoring.
Sumber daya kearsipan yang meliputi organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan (jabatan administrasi pengolah kearsipan dan jabatan fungsional Arsiparis), prasarana dan sarana kearsipan, serta pendanaan yang dialokasikan dalam APBD.
Pelindungan dan penyelamatan arsip yang dikoordinasikan oleh Dinas Kearsipan bersama Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana.
Pembentukan simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) yang dikelola oleh Dinas Kearsipan.
Kerja sama di bidang kearsipan dengan berbagai pihak untuk peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan daerah.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan arsip vital, identifikasi arsip terjaga, penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), akuisisi arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kepala perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan hasil identifikasi arsip terjaga dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh walikota.\n2. Para pihak yang tidak melaksanakan penyerahan arsip statis berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam JRA, dikenakan sanksi administratif berupa teguran oleh walikota.\n3. Kepala unit kearsipan perangkat daerah yang tidak menyampaikan daftar arsip dinamis dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh kepala perangkat daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PAREPARE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering:

that archives as a source of information and accountability material have very important and strategic value and meaning, as part of the identity and collective memory of the nation;
that in order to support the realization of good and clean governance, and improve public service, the implementation of archives in regional government, regional-owned enterprises, must be carried out in a comprehensive, integrated and sustainable archival management system;
that the implementation of archives is the authority of the Regional Government based on Article 12 paragraph (2) letter r of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2627883-5877-4017-ad56-50e6ba19c1c7","actionData","errors"]