[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2600649-5dc5-415f-baf7-f52d61f59b3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012","number","14","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyeenggaraan-reklame
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2012/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan\r\npembinaan, pengaturan, perencanaan, pengendalian\r\ndan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame\r\nsebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban\r\numum, lebih meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat secara transparan, terbuka dan adil,\r\nmaka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8\r\nTahun 2006 tentang penyelenggaraan Reklame perlu\r\nditinjau kembali;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,\r\nmaka perlu mengatur dan membentuk kembali\r\nPeraturan Daerah Kota Semarang tentang\r\nPenyelenggaraan Reklame. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11\r\nTahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6\r\nTahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSemarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun\r\n2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun\r\n2012. \n Peraturan ini mengatur kegiatan atau aktivitas yang\r\nberhubungan dengan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan\r\ncorak ragamnya dirancang untuk t\r\nujuan komersial memperkenalkan,\r\nmenganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum\r\nterhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,\r\ndidengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPerencanaan Dan Penataan Reklame;\r\n3.\tPenyelenggaraan Reklame;\r\n4.\tPerijinan Reklame;\r\n5.\tPengawasan;\r\n6.\tPenyidikan;\r\n7.\tSanksi Administrasi;\r\n8.\tKetentuan Pidana;\r\n9.\tKetentuan Lain-Lain;\r\n10.\tKetentuan Peralihan;\r\n11.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n Mencabut Peraturan Daerah\r\nKota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelengaraan Reklame \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pembinaan, pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka, dan adil.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perencanaan dan penataan reklame yang harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Jenis-jenis reklame yang diatur, termasuk reklame papan, baliho, kain/MMT, selebaran, dan lain-lain, serta sifat reklame (permanen dan non-permanen).
Persyaratan penyelenggaraan reklame, termasuk penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta larangan melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
Kewajiban penyelenggara reklame, seperti memasang himbauan layanan publik, memelihara konstruksi reklame, dan membongkar konstruksi setelah izin berakhir.
Larangan penempatan reklame di tempat-tempat tertentu, seperti persil milik pemerintah, pohon pelindung, dan rambu lalu lintas.
Prosedur perizinan reklame, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan ini juga mengatur tentang penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan sanksi administratif yang dapat dikenakan.

","transitional_provisions","1. Ijin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu ijin tersebut berakhir.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 30 dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelengaraan Reklame","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2012 NUMBER 13

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 14 OF 2012
CONCERNING
ADVERTISEMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that in order to further improve the development, regulation, planning, control and supervision of advertisement administration as an effort to protect the interests and public order, further improve services to the community in a transparent, open and fair manner, the Regional Regulation of Semarang City Number 8 of 2006 concerning Advertisement Administration needs to be reviewed;
that to implement the above intentions, it is necessary to regulate and re-establish the Regional Regulation of Semarang City concerning Advertisement Administration.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2600649-5dc5-415f-baf7-f52d61f59b3f","actionData","errors"]