[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a25db835-9eac-4a0c-a073-70f446c2458d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Pedoman Teknis Peraturan Di Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2015 /No. 5 , LL 24 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \r\ntentang Desa, serta untuk menyeragamkan Peraturan di \r\nDesa Lingkup Kabupaten Buton Utara yang mencakup \r\ntahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, \r\npengesahan atau penetapan, pengundangan, dan \r\npenyebarluasan, perlu menetapkan Pedoman Teknis \r\nPeraturan di Desa;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi \r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesiaTahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4690);\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesiaNomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5495);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 \r\nTahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5539);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 \r\ntentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); \n PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS \r\nPERATURAN DI DESA. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015. \n Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ini bertujuan untuk menyeragamkan peraturan di desa dalam lingkup Kabupaten Buton Utara, mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa (Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa) dalam menyusun produk hukum desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta keseragaman penyusunan produk hukum desa di setiap desa dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Peraturan di Desa: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
Asas Pembentukan Peraturan Desa: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Prosedur Penyusunan Peraturan Desa: perencanaan, penyusunan (oleh Kepala Desa atau BPD), pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa dievaluasi oleh Bupati. Peraturan Desa yang telah diundangkan diklarifikasi oleh Bupati.
Peraturan Bersama Kepala Desa: diatur mengenai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Peraturan Kepala Desa: meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Peraturan Desa Adat yang disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY YEAR 2015 NUMBER 5

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR REGULATIONS IN VILLAGES

LAW AND ORGANIZATION SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH BUTON REGENCY
YEAR 2015

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR REGULATIONS IN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as well as to standardize Regulations in Villages within the North Buton Regency which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, promulgation, and dissemination, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a25db835-9eac-4a0c-a073-70f446c2458d","actionData","errors"]