[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a25d3c02-72f1-4752-a289-f60bb3f1467b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":89,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERHUBUNGAN-PENYELENGGARAAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab Beltim Tahun 2014 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Kabupaten Belitung Timur bahkan dari dan keluar wilayah Kabupaten Belitung Timur semakin meningkat. Sebagai salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perhubungan perlu dirumuskan secara cermat. dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman penyelenggaraannya \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perhubungan yang melingkupi penyelenggaraan perhubungan darat, angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP), serta penyelenggaraan perhubungan laut. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam lingkup perhubungan darat (lalu lintas angkutan jalan) antara lain menyangkut manajemen rekayasa lalu lintas, analisi dampak lalu lintas, parkir, angkutan, pengujian berkala kendaraan bermotor, terminal, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Cakupan pengaturan penyelenggaraan ASDP meliputi persyaratan yang harus dipenuhi serta perizinan dan rekomendasi yang harus dimiliki oleh setiap operator perhubungan ASDP. Sedangkan, cakupan pengaturan penyelenggaran perhubungan laut meliputi penyelenggaraan angkutan laut, usaha jasa terkait angkutan, perizinan angkutan, kepelabuhanan, dan keselamatan dan keamanan pelayaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014. \n Segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan perhubungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur dalam Perda ini. \n Beberapa ketentuan dalam Perda akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. \n 56 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Belitung Timur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Ketentuan Substansial:

Perhubungan Darat:

Pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi penetapan rencana induk jaringan, manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengaturan parkir, angkutan, pengujian kendaraan bermotor, terminal, pemeriksaan kendaraan, penindakan pelanggaran, pendidikan mengemudi, forum komunikasi, pengembangan sistem informasi, dan pembinaan SDM.
Manajemen rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Setiap pembangunan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
Penyelenggaraan parkir dapat berupa fasilitas parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
Angkutan umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Uji berkala diwajibkan untuk kendaraan umum tertentu.
Terminal dibangun untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang.
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan berdasarkan tata cara pemeriksaan cepat.
Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi.
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kegiatan angkutan sungai dan danau serta penyeberangan harus mendapat izin dari Bupati.

Perhubungan Laut:

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan laut meliputi angkutan laut, usaha jasa terkait, perizinan angkutan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.
Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya.
Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dapat berupa bongkar muat barang, tally mandiri, dan ekspedisi/freight forwarder.
Badan Usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki izin.
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di wilayah laut sejauh 4 mil dari garis pantai.
Pelabuhan memiliki peran sebagai simpul transportasi, pintu gerbang ekonomi, dan penunjang kegiatan industri.
Penggunaan wilayah daratan dan perairan sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri.
Bupati menetapkan rencana induk pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan serta pelabuhan sungai dan danau.
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati.
Penyelenggara pelabuhan terdiri atas otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan.
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai dan danau harus berdasarkan rencana induk pelabuhan.
Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan perhubungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 2 OF 2014
ABOUT
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the mandatory affairs whose authority is delegated by the Central Government to the Regional Government as a form of regional autonomy implementation and to bring basic services closer to the community is the field of transportation organization;
that in the implementation of transportation organization is very closely related to the geographical conditions of each region, therefore it needs to be carefully formulated;
that with the enactment of statutory regulations in the field of transportation and the delegation of some Government affairs to the Regional Government, it is deemed necessary to improve the guidelines for organizing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a25d3c02-72f1-4752-a289-f60bb3f1467b","actionData","errors"]