[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a256b809-9054-4f2d-91a7-0588b0205af3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan - Dan - Pengelolaan - Lingkungan - Hidup - Daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwalingkunganhidup merupakanrahmatTuhan\r\nYang Maha Esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan\r\nsebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama dengan\r\npenuh rasa keadilan dan tanggungjawab yang\r\nsenantiasa memperhitungkan kebutuhan generasi masa\r\nkini dan masa depan;\r\n pengelolaandanpelestarian lingkungan hidup\r\ndilaksanakan untuk memelihara sekaligus\r\nmengembangkan kemampuan lingkungan hidup secara\r\nserasi, selaras dan seimbang guna menunjang setiap\r\nkebutuhan manusia serta terlaksananya pembangunan\r\nyang berkelanjutan yang senantiasa berwawasan\r\nlingkungan; penurunan kualitas lingkungan hidup\r\nmerupakan ekses atau dampak\r\nsampingan\r\ndari\r\ndilaksanakannya berbagai aktivitas dan kegiatan usaha\r\nyang sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan\r\npembangunan,sehinggaperlu upayaperlindungan dan\r\npengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh,\r\nsistematik, holistik dan konsisten oleh semua pemangku\r\nkepentingan; pelaksanaan\r\nperlindungan dan\r\npengelolaan\r\nlingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan\r\nlingkungan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip\r\npengelolaan lingkungan hidup yang baik serta norma\r\nhukum yang ada yang sesuai secara Internasional,\r\nnasional dan regional dengan tetap memperhatikan\r\nkearifan lokal masyarakat Kabupaten Sukabumi; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\nDaerah; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah\r\ndengan UU Nol. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 150 Tahun 2000; PP No. 4 Tahun 2001; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 22 Tahun 2012; Perda No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2013; \n Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dantujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun, Dumping, Sistem Informasi, Hak Dan Kewajiban, Pembinaan Dan Penghargaan, Pengawasan, Peran Masyarakat, Kerjasama Daerah, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sanksi Administrasi, Larangan, Penyidikan, Ketentuanpidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mengingat penurunan kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas usaha. Tujuannya meliputi perlindungan wilayah dari pencemaran, menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian ekosistem, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, menjamin keadilan lingkungan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, melaksanakan KLHS, menetapkan RPPLH Daerah, menetapkan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL dan SPPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan kerja sama dan kemitraan, menerapkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan, melaksanakan standar pelayanan minimal, mengelola informasi lingkungan hidup, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan, menerbitkan izin lingkungan daerah, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah, dan menyelenggarakan anggaran berbasis lingkungan (PDRB Hijau).\n\nPeraturan ini mengatur perencanaan lingkungan hidup melalui RPPLH Daerah, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan. Penanggulangan dilakukan dengan pemberian informasi peringatan, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran, dan tindakan pengurangan risiko. Pemulihan dilakukan dengan penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Pengelolaan limbah B3 diatur untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dumping limbah dilarang tanpa izin. Sistem informasi lingkungan hidup dikembangkan untuk mendukung kebijakan lingkungan. Hak dan kewajiban masyarakat terkait lingkungan hidup juga diatur.","transitional_provisions","1. Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.\n2. Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui OPD yang membidangi lingkungan hidup.\n3. Dalam hal daerah mengelola dana jaminan pemulihan dan dalam penanggulangan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan dana yang diperoleh dari denda akibat sanksi administrasi maupun sanksi pidana, daerah dapat membuat rekening dan menunjuk salah satu Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Sukabumi.\n4. Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 74 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Pelanggaran terhadap Pasal 62 diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2015
CONCERNING
PROTECTION AND MANAGEMENT OF
REGIONAL ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that the environment is a gift from God Almighty that must be managed and utilized to the fullest extent for common prosperity with a sense of justice and responsibility that always takes into account the needs of present and future generations;
that the management and preservation of the environment is carried out to maintain and develop the ability of the environment in harmony, balance and in equilibrium to support every human need and the implementation of sustainable development that is always environmentally sound;
that the decline in environmental quality is an excess or side effect of carrying out various business activities and ventures which at

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a256b809-9054-4f2d-91a7-0588b0205af3","actionData","errors"]