[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a22ecf57-97fb-4f00-8cc8-61912d9198b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malang","place_of_enactment","Kepanjen","theme","Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - DANA CADANGAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 No 2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang, diperlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 60 dan Pasal 122 ayat {2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pengertian dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, dan pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b , maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabay a dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang :-,omor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahah Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan, Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); · 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta_? Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P .38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III PEMBENTUKAN\r\nBAB IV PENGELOLAAN\r\nBAB V PERTANGGUNGJAWABAN\r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 ini membentuk Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan dana cadangan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang, karena kebutuhan dana yang relatif besar tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Dana Cadangan dibentuk sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian:

Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali penerimaan yang bersumber dari DAK, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dana Cadangan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Lintas Selatan, termasuk pengadaan tanah, penyediaan lahan kompensasi kawasan hutan, reboisasi lahan kompensasi, biaya pengukuhan kawasan hutan dan pembayaran Dana Reboisasi.
Pengeluaran Dana Cadangan dicantumkan dalam APBD pada rekening pengeluaran pembiayaan dan dipindahbukukan secara terpisah dari rekening Kas Umum Daerah dan dikelola oleh PPKD.
Dana Cadangan disimpan di Bank Jatim Cabang Malang dalam bentuk Deposito. Penerimaan bunga/deviden Dana Cadangan menambah jumlah dana cadangan dan dipindahbukukan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF A RESERVE FUND
FOR THE CONSTRUCTION OF THE SOUTHERN CROSS ROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MALANG,

Considering:

that in order to support the construction of the Southern
Cross Road in Malang Regency, a relatively large fund is
required which cannot be fulfilled in one budget year;
that based on the provisions in Article 1 number 60 and
Article 122 paragraph (2) of Government Regulation Number 58 of
2005 concerning Regional Finance Management, it is explained
that the definition of a reserve fund is a fund set aside
to accommodate needs that require a relatively large fund
that cannot be fulfilled in one budget year, and the establishment of a reserve fund is determined
by regional regulation;
that based on the considerations as referred to
in letters a, and b, it is necessary to establish a
Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a22ecf57-97fb-4f00-8cc8-61912d9198b1","actionData","errors"]