[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a217068b-a1a9-4d26-bf8f-11e946610c62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-11-30","effective_date","2002-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Pedoman Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sarana Kesehatan Swasta - pedoman izin penyelenggaraan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab bekasi Tahun 2002 NO 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat; bahwa peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan swasta semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pengetahuan tentang kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta; \n Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; eraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Penyelenggara Sarana Kesehatan Swasta, Jenis Pelayanan Umum, Persyaratan, Perizinan, Kewajiban Penyelenggara Sarana Kesehatan Swasta, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2002. \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta di Kabupaten Bekasi. Latar belakangnya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pengetahuan tentang kesehatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis-jenis pelayanan kesehatan swasta yang diatur, meliputi pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik, dan pelayanan penunjang medik.
Bentuk-bentuk pelayanan medik dasar, seperti praktik perorangan dokter umum, praktik perorangan dokter gigi, balai pengobatan, dan rumah bersalin.
Bentuk-bentuk pelayanan medik spesialistik, seperti praktik perorangan dokter spesialis, praktik perorangan dokter gigi spesialis, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.
Bentuk-bentuk pelayanan penunjang medik, seperti klinik radiologi swasta perorangan, apotek, optikal, dan klinik fisioterapi.
Persyaratan untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan swasta, termasuk persyaratan tenaga medis, peralatan, bangunan, dan perizinan.
Kewajiban penyelenggara sarana kesehatan swasta, seperti memberikan pertolongan pertama pada penderita gawat darurat, menyediakan tempat tidur untuk pasien kurang mampu, melaksanakan pencatatan dan pelaporan, serta membantu program pemerintah di bidang kesehatan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

","transitional_provisions","1. Bagi Sarana Kesehatan yang belum merupakan Badan harus segera merubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n2. Bagi Sarana Kesehatan Swasta yang telah memiliki izin tetap, maka izin tetap tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.\n3. Bagi Sarana Kesehatan Swasta yang memiliki izin dengan waktu yang tidak dibatasi, maka izin tersebut hanya berlaku selama 3 tahun sejak peraturan Daerah ini diberlakukan.\n4. Sarana Kesehatan Lain selain yang diatur dalam Bab II dan III Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.","sanctions","1. Pemegang izin yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan sementara, atau pencabutan izin oleh Bupati.\n2. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY

NUMBER : 12 YEAR 2002

GUIDELINES FOR LICENSING THE OPERATION OF PRIVATE HEALTH FACILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that public health development is not only the responsibility of the Government, but also involves community participation;
that community participation in organizing private health service efforts is increasing, along with increasing income and knowledge about health;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for the Implementation of Private Health Service Facilities.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 14 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the Province of West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a217068b-a1a9-4d26-bf8f-11e946610c62","actionData","errors"]