[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a21008bc-119d-4850-bbfc-cae0a1522991","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 20 Tahun 2001 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 20 Tahun 2001","number","20","year","2001","published_date","2001-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN - KEUANGAN - KEPALA DESA - PERANGKAT DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2001/NO.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemnerintahan Desa pada bidang Pemerintahan, Pembangunan, sosial Kemasyrakatan dan pelayanan terhadap Masyarakat Pedesaan perlu didukung dana dan sarana yang diperlukan; Untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu Pengaturan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah ; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. \n UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2001. \n Perda ini mengatur tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, meliputi Kedudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2001. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati. \n 5 hlmn; 2 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat pedesaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menghadapi pelaksanaan Otonomi Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pejabat pemerintah desa yang berwenang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di desa.
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, serta penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.
Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas dapat diberikan tunjangan kecelakaan dari Pemerintah Desa. Jika meninggal dunia saat menjalankan tugas, ahli warisnya dapat diberikan tunjangan kematian.
Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan memiliki masa kerja minimal 4 tahun (Kepala Desa) atau 5 tahun (Perangkat Desa) dapat diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 kali jumlah penghasilan akhir.
Pengeluaran untuk penghasilan tetap, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian, dan penghargaan dibebankan kepada APB Desa, dengan kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
Penghasilan tetap dan tunjangan kecelakaan dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan APB Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 20 YEAR 2001
CONCERNING
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that to support and improve the implementation of Village Government in the fields of Government, Development, Social Community and Services to Rural Communities, it is necessary to support the necessary funds and facilities;
that to fulfill the intent of letter a above and implement the provisions of article 107 of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, further arrangements are needed regarding the Financial Position of the Village Head and Village Apparatus regulated in Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Financial Position of the Village

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a21008bc-119d-4850-bbfc-cae0a1522991","actionData","errors"]