[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1f72fa8-e7b4-44a4-83c2-2b97308fa5de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 Tahun 2010","number","PER.04/MEN/2010","year","2010","published_date","2010-02-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.04/MEN/2010, jdih.kkp.go.id: 22 hlm.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;\n2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dengan tujuan menciptakan tertib pemanfaatan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan dasar ilmiah untuk mencegah kerusakan populasi sumber daya ikan. Tata cara pemanfaatan meliputi tahapan pemanfaatan, penetapan kuota, perizinan, peredaran jenis ikan, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi.\n\nKewenangan diberikan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan, yang dapat didelegasikan kepada kepala balai/loka. Jenis perizinan meliputi surat izin penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, pemeliharaan untuk kesenangan, dan pengambilan ikan dari alam. Setiap permohonan izin harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk proposal yang memuat data perusahaan, asal usul jenis ikan, teknis pelaksanaan, sarana prasarana, dan program pembinaan konservasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang peredaran jenis ikan dan genetik ikan, yang terdiri dari peredaran dalam negeri dan luar negeri, yang wajib dilengkapi dengan surat izin angkut ikan (SAI). Kegiatan pemanfaatan jenis ikan dari alam dikenakan pungutan perikanan sebagai biaya konservasi. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengaturan perizinan, monitoring dan evaluasi, serta pemeriksaan lapangan.","transitional_provisions","1. Perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.\n3. Denda administratif paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling banyak 15 (lima belas) kali dari pungutan perikanan yang menjadi kewajibannya.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen KKP No. 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159062/permen-kkp-no-61permen-kp2018-tahun-2018","4c4d66dd-8dca-4cb4-8106-b0c40b5b6f6e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER. 04/MEN/2010
CONCERNING
PROCEDURES FOR UTILIZATION OF FISH SPECIES AND FISH GENETICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of utilizing conservation of fish resources in the form of utilization of fish species and fish genetics, it is necessary to implement it based on the precautionary principle (precautionary principle) and scientific basis (scientific base) to prevent damage and/or degradation of fish resource populations (non-detriment findings) in accordance with prevailing international regulations;
that to implement the provisions of Article 35 paragraph (6), Article 37 paragraph (5), Article 39 paragraph (3), Article 40 paragraph (3), Article 42 paragraph (6), Article 43

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1f72fa8-e7b4-44a4-83c2-2b97308fa5de","actionData","errors"]