[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1f289c7-03e2-4b92-b7c3-f6b8f772f7b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","2005-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rEtribusi si pengujian kendaraan bermotor
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsif yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.\r\n\r\nBahwa dalam rangka pelaksaan kewenangan daerah. dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengaturan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di kabupaten Kapuas. \n Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang - undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang - undang Nomor 44 Tahun 1993, Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000, Undang - undang Nomor 66 Tahun 2001, Undang - undang Nomor 15 Tahun 2000, Undang - undang Nomor 17 Tahun 2000. \n BAB I Ketentuan umum, BAB II Obyek Dan Subyek Retribusi, BAB III Golongan Retribusi, BAB IV Struktur Besarnya Tarif Retribusi, BAB V Wilayah Pengujian, BAB VI Masa Retribusi Dan Retribusi Terutang, BAB VII Tata Cara Pemungutan, BAB VIII Sanksi Administrasi, BAB IX Tata Cara Pembayaran, BAB X Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, BAB XI Pengawasan, BAB XII Ketentuan Pidana, BAB XIII Penyidikan, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah Atas Pelayanan Administrasi\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3-4 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kapuas. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan keselamatan teknis penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari pencemaran kendaraan bermotor, dan memelihara kondisi jalan dan jembatan.

Ketentuan substansial meliputi:

Pengujian berkala wajib dilakukan untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dengan masa berlaku maksimal 6 bulan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan uji kendaraan bermotor.
Kendaraan yang lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji yang berlaku di seluruh Indonesia.
Persyaratan ambang batas laik jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem, dan lainnya.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang wajib diuji.
Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, dengan tarif yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pengujian (berkala, ulang, penghapusan).
Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas Perhubungan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","1. Bagi kendaraan bermotor yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk segera melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah biaya pengujian.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS REGENCY GOVERNMENT

KAPUAS REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2005
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the implementation of regional autonomy which is carried out with
the widest possible, real and responsible principles, it provides
authority to the regions to carry out motor vehicle testing;
that in order to implement regional authority, and increase
original regional income, it is necessary to regulate Periodic Testing Retribution
Motor Vehicles in Kapuas Regency;
that in connection with letters a and b above, it needs to be regulated by
Regional Regulation.

In view of:

Law Number 27 of 1957 concerning the Establishment of Regions
Level II in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year
1959 Number 72. Supplement to State Gazette Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1f289c7-03e2-4b92-b7c3-f6b8f772f7b8","actionData","errors"]