[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1ddd46f-c4fc-49bb-93a8-e63e7d1952a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-09-13","effective_date","2011-09-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Pajak-Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-PAJAK DAERAH
2011
Qanun NO. 10, LD.2011/No.10
Qanun TENTANG Pajak-Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjamin terlaksananya kewenangan dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dan kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pajak-Pajak Daerah. \n UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 137 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Pajak, Keberatan dan Banding, Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembagian Hasil dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011. \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pajak Usaha Rumah Bola Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pajak Usaha Rumah Bola Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pemungutan Daerah Atas Hasil Bumi dan Industri Yang Dibawa Keluar Daerah;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pajak Sarang Burung;\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang pajak-pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

\n\n

Qanun ini mengatur jenis-jenis pajak daerah, meliputi:

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

\n\n

Setiap jenis pajak diatur secara rinci mengenai nama pajak, objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan cara perhitungan pajak. Qanun ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, penyidikan, pembagian hasil dan pemanfaatan penerimaan pajak.

","transitional_provisions","Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF ACEH TIMUR REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that regional taxes are an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government and development in order to improve services to the community and realize regional independence;
that based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it has provided opportunities for the East Aceh Regency Government to ensure the implementation of authority in collecting Regional Taxes that are able to provide legal certainty and justice for the community and to increase community participation and involvement;
that the Regional Tax policy is implemented based on the principles of democracy, equality, justice, community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1ddd46f-c4fc-49bb-93a8-e63e7d1952a4","actionData","errors"]