[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1ba9a17-96ec-493b-9d18-2289784669a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DANA-DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 75
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, dibutuhkan partisipasi \r\ndari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita – cita pembangunan daerah dan \r\nuntuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud perlu dialokasikan dan \r\nbantuan kepada Desa;\r\nb. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersebut pada \r\nhuruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa.\r\n \n a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa \r\ndan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4186); \r\nb. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara \r\nPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 \r\nNomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); \r\nc. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4587);\r\nd. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan \r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4503); \r\ne. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian \r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan \r\nPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n \n Peraturan ini berisi tentang Prinsip pengelolaan alokasi dana desa, rumusan penetapan, mekanisme penyaluran, penggunaan dan pengelolaan ADD serta pertanggung jawaban ADD di wilayah Kabupaten Mamasa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2008 mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Mamasa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat dan alokasi dana bantuan. Tujuan ADD adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan swadaya gotong royong warga desa.

ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasikan sebesar 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja dan gaji pegawai. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD Desa. Kegiatan yang didanai ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Prinsip pengelolaan ADD meliputi efektivitas, efisiensi, ekonomis, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Rumusan penetapan ADD didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan, dengan mengkategorikan ADD menjadi Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% yang dibagi merata, dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% yang dibagi berdasarkan nilai bobot desa (BDx). Variabel penentu BDx meliputi kemiskinan, pendidikan, keterjangkauan, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Mekanisme penyaluran ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun, dan pengajuan ADD dilakukan oleh pemerintah desa yang tertuang dalam APBDesa.

Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan masyarakat, dikelola oleh pemerintah desa dengan bantuan lembaga kemasyarakatan. Sekurang-kurangnya 55% ADD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, dan 45% untuk alokasi dana operasional seperti tunjangan aparat desa, anggota BPD, biaya operasional sekretariat BPD, tunjangan LKMD, biaya perjalanan dinas, dan pengeluaran rutin lainnya. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan sesuai kebijakan daerah tentang APBDesa. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi besaran Alokasi Dana Desa untuk desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya, apabila pemanfaatan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.\n2. Bagi pelaksana ADD tidak disesuaikan peruntukannya, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MAMASA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2008
CONCERNING
VILLAGE FUND ALLOCATION OF MAMASA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement Village development, participation from the entire community is needed to realize the ideals of regional development and to support the implementation as intended, it is necessary to allocate and provide assistance to the Village;
that to support the implementation as referred to in letter a, it is necessary to allocate assistance funds to the village;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Mamasa Regency concerning the Village Fund Allocation of Mamasa Regency.

In view of:

Law Number 11 of 2002 concerning the Establishment of Mamasa

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1ba9a17-96ec-493b-9d18-2289784669a9","actionData","errors"]