[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a19b056d-ab31-447d-94a7-d0b2bf00e8c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kota Madiun Tahun 2011 No 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali \n UU No 16 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 1985, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 49 Tahun 1982, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 71 Thaun 2010, PP No 54 Tahun 2005, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 57 Tahunu 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 69 Tahun 2010, Perpres No 54 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 17 Tahun 2007, Permendagri No 54 Tahun 2009, Perda Kota Madiun No 4 Tahun 2008 \n pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \n 68 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan yang baik, serta menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang berada di tangan Walikota, yang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Kepala SKPD.
Asas umum dan struktur APBD, yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Penyusunan rancangan APBD, yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.
Penetapan APBD, melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
Pelaksanaan APBD, yang harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan APBD, yang dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa.
Pengelolaan kas daerah, yang dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Penatausahaan keuangan daerah, yang meliputi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah.
Akuntansi keuangan daerah, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD.
Kerugian daerah, yang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Peraturan ini juga mengatur struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY

NUMBER 08 OF 2011

MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a19b056d-ab31-447d-94a7-d0b2bf00e8c7","actionData","errors"]