[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1903595-a97d-46cb-b32a-2716b9f5067f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-03-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-BADAN-PELAYANAN-PERIZINAN-TERPADU-KABUPATEN-BADUNG
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;\r\nb. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan peraturan daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN; 3. ORGANISASI; 4. ESELON; 5. KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN; 6. TATA KERJA; 7. KETENTUAN PERALIHAN; 8. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 33).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung. Latar belakang pembentukan BPPT adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

BPPT bertugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non-perizinan secara terpadu. Fungsi BPPT meliputi penyusunan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non-perizinan, koordinasi proses pelayanan, administrasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan. Kepala Badan memiliki kewenangan menandatangani perizinan dan non-perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang.

Susunan organisasi BPPT terdiri dari Kepala Badan, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan), Bidang-Bidang (Bina Program dan Informasi; Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan; Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi), Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb, Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb, dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

Pegawai yang ditugaskan di BPPT diutamakan yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif. Pembiayaan kegiatan BPPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BADUNG
REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
ON
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF INTEGRATED LICENSING SERVICE AGENCY
BADUNG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BADUNG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to implement the provisions of Article 47 of Government Regulation Number 41 of 2007 on Regional Apparatus Organization and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2008 on Guidelines for Organization and Governance of Integrated Licensing Service Units in the Regions, it is deemed necessary to establish the Badung Regency Integrated Licensing Service Agency;
that Government Regulation Number 41 of 2007 on Regional Apparatus Organization, mandates the stipulation of the organizational structure and governance of regional apparatus with regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1903595-a97d-46cb-b32a-2716b9f5067f","actionData","errors"]