[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a17f338f-9877-4216-a255-7349d2b3c921","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-01-05","effective_date","2011-08-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-ketenagakerjan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2011 No.6/TLD No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanian
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang\r\nNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\njuncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\n*tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka daerah\r\nmemiliki kewenangan untuk menyelenggarakan\r\npelayanan dan pengawasan bidang ketenagakerjaan;\r\nb.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi\r\ndaerah khususnya di bidang ketenegakerjaan\r\ndiperlukan adanya payung hukum di daerah guna\r\nmelaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan\r\nketenagakerjaan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 3 Tahun 1951; UU No 1 Tahun 1970; UU No 7 Tahun 1981; UU No 3 Tahun 1992; UU No 4 tahun 1997; UU No 21 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 21 Tahun 2003; UU No 2 Tahun 2004; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 39 Tahun 2004; PP No 27 Tahun 1983; Pp No 79 Tahun 2005; PP No 31 Tahun 2006; PP No 38 tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permenaker No PER.17/MEN/VII/2007; Perda Kab Daerah Tk II Blora No 6 Tahun 1988; Perda Kab blora No 3 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketenagakerjaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011. \n 53 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanian bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan modal sosial di sektor pertanian. Tujuan ini mencakup peningkatan sumber daya manusia aparatur pelayanan pertanian daerah yang profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara efektif dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat petani, memantapkan ketahanan dan keamanan pangan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan mendorong aktivitas dan peningkatan ekonomi perdesaan, serta membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan pertanian, menetapkan wilayah/kawasan pertanian, mengatur produksi pertanian, dan menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat. Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman, namun berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi pertanian. Peraturan ini juga mengatur tentang pembukaan dan pengolahan lahan, penggunaan media tumbuh tanaman, pembibitan tanaman, penanaman, perlindungan tanaman, pemeliharaan tanaman, pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, pemasaran dan pemeriksaan komoditi hasil pertanian, pupuk dan pestisida, serta peralatan dan mesin pertanian.

Peraturan ini juga mengatur perizinan untuk usaha pembibitan tanaman, usaha penggilingan padi, dan usaha pemasaran komoditi hasil pertanian. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan terhadap peredaran bibit/benih tanaman, pupuk, dan pestisida.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).\n2. Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
ABOUT
AGRICULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing governmental decentralization, the development, management, and advancement of the agricultural sector are delegated to the regions to become regional domestic affairs, in order to be organized in accordance with the wishes and aspirations of the community;
that Blora Regency has very large local agricultural resources and potential, which must be managed and developed to become the main source of improving the welfare of its citizens;
that considering the demands of needs and community dynamics related to agriculture, it is necessary to create regional regulations governing agriculture in Blora Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a17f338f-9877-4216-a255-7349d2b3c921","actionData","errors"]