[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a15f994d-da16-45bb-8409-2428af7e16cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur","place_of_enactment","Maba","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd 2023
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2022/No. 174, 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; \n UU Nomor 1 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP 23 Tahun 2005; PP 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres 108 Tahun 2022; Permendagri No. 61 Tahun 2007 Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri Permendagri No. 90 Tahun 2019; No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Kep. Gubernur Maluku Utara No. 215/KPTS/MU/2022; Perda No. 8 Tahun 2005; Perda Haltim No. 4 Tahun 2021; Perda Haltim 2 Tahun 2022; Perbup Haltim No. 18 Tahun 2022. \n Peraturan daerah ini mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2023. APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.081.153.966.170,00, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.223.104.700.397,00, terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. Belanja Tidak Terduga terdiri atas Belanja Tidak Terduga. Belanja Transfer meliputi Belanja Transfer.

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp141.950.734.227,00, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(141.950.734.227,00), yang terdiri atas Pembiayaan Netto.

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2023.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF EAST HALMAHERA REGENCY
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST HALMAHERA

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of article 314 paragraph (6) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and article 111 paragraph (8) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional \n keuangan, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation concerning the anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) to the Regional People's Representative Council (DPRD) to obtain Joint approval;
that the improvements as intended in letter a, are carried out so that the Regional Regulation concerning the APBD for Fiscal Year 2023 does not conflict with the public interest and higher laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a15f994d-da16-45bb-8409-2428af7e16cb","actionData","errors"]