[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","ca368580dc2a8fb23945005e252c3f80-c51b9a5ccf5e7e59","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=ca368580dc2a8fb23945005e252c3f80,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_133":129},"regulationId","a14a9a99-305b-4514-abfa-0334f65c1b9e","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_130":-5,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun tahun 1998","number","6","year","1998","published_date","1998-07-30","effective_date","1998-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pajak Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
1998
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.1998/NOMOR.24
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1994, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; \r\nbahwa berhubungan dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarahkan pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah. \n Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988. \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 7 Tahun 1998 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang meliputi\r\nNama, Obyek Dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan \r\nCara Penghitungan Pajak, Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan \r\nSurat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1998. \n Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 \r\nTahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi \r\nDaerah Tingkat 1 Jawa Tengah dicabut. \n 35 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,105],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300750/perda-prov-jawa-tengah-no-5-tahun-1994","ce52317a-b00b-4a69-86f4-736317944e9f",{"_100":106,"_102":107,"_44":108},"Perda Prov. Jawa Tengah No. 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Tingkat I Jawa Tengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300984/perda-prov-jawa-tengah-no-3-tahun-1991","040062d3-7f86-4af5-945c-f341bf57f979","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=a14a9a99-305b-4514-abfa-0334f65c1b9e","notFound","actionData","errors"]