[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1439000-6b8b-4588-a1e2-9a31216a0275","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 20 Tahun 2009","number","20","year","2009","published_date","2009-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD No 20/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. \n UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 10 Tahun 2004;\r\nUU No 25 Tahun 2004;\r\nUU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 12 Tahun 2008;\r\nUU No 33 Tahun 2004;\r\nPP No 58 Tahun 2005;\r\nPP No 72 Tahun 2005;\r\nPP No 79 Tahun 2005;\r\nPP No 7 Tahun 2008;\r\nPP No 8 Tahun 2008;\r\nPP No 19 Tahun 2008;\r\nperda Kab. Jombang No 6 Tahun 2006;\r\nperda Kab. Jombang No 7 Tahun 2006;\r\nperda Kab. Jombang No 9 Tahun 2006; \n LPPD, meliputi:\r\na. Laporan Kepala Desa;\r\nb. Laporan Keuangan BPD\r\nRuang Lingkup LPPD, meliputi:\r\na. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;\r\nb. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;\r\nc. Tugas pembantuan;\r\nd.\tUrusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada Desa.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan ini mengatur jenis dan sistematika laporan, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LPPD terdiri dari LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan, yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. LKPJ terdiri dari LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan, yang disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ruang lingkup LPPD dan LKPJ meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Materi laporan mencakup pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi dan realisasi anggaran, serta permasalahan dan penyelesaian.

Peraturan ini juga mengatur tentang penginformasian LPPD kepada masyarakat, pelaporan administrasi keuangan BPD, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana Pasal 3, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
JOMBANG REGENCY YEAR 2009
SERIES E
NUMBER 20

REGIONAL REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 20 OF 2009
ON
PROCEDURES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JOMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to implement the provisions of Article 64 paragraph (2) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for Reporting and Accountability of Village Government Administration. \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41), as amended by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1439000-6b8b-4588-a1e2-9a31216a0275","actionData","errors"]