[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a13f3406-f4af-4243-928f-ee51f9374377","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 17 Tahun 2017","number","17","year","2017","published_date","2017-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN & NON PERIZINAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2017/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menjamin iklim investasi yang baik dan kondusif, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan\r\nmemelihara lingkungan hidup dalam pemberian Perizinan dan Non Perizinan; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, perlu mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinanyang menjadi kewenangan Daerah; bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menindaklanjuti pencabutem Peraturem Daerah mengenai Retribusi yang berdampak pada pemberkm pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pemerintah Daerah\r\nsehingga perlu perangkat liukum yang dapat mendukung dan menjadi dasar serta pedoman dalam pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM; ASAS DAN RUANG LINGKUP; TUJUAN DAN SASARAN; FUNGSI PERIZINAN DAN NON PERZINAN; SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN DAN NON PERZINAN; PENATAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; WEWENANG PENETAPAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERlZINAN; PENANGANAN PENGADUAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017. \n tidak ada \n tidak ada \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dibentuk dengan tujuan untuk menjamin iklim investasi yang baik dan kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup dalam pemberian perizinan dan non perizinan. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Gorontalo, termasuk fungsi, subjek, objek, penataan, pengelompokan jenis, prosedur, wewenang penetapan, penyelenggaraan pelayanan, dan penanganan pengaduan. Peraturan ini juga mengatur kewenangan Walikota dalam penetapan izin yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

\r\n\r\n

Subjek perizinan dan non perizinan adalah orang dan/atau badan hukum. Objek perizinan dan non perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu, seperti kegiatan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat, berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan, berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, dan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengamanatkan penataan perizinan dan non perizinan melalui penghapusan, penggabungan, penyederhanaan, dan pelimpahan. Jenis perizinan dan non perizinan dikelompokkan berdasarkan apakah dikenakan retribusi daerah atau tidak, serta diklasifikasikan menurut jenis usaha dan non-usaha, dan dikategorikan berdasarkan bidang-bidang seperti pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan lain-lain.

","transitional_provisions","1. Semua keputusan Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.\r\n2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat atasan berdasarkan tingkat pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 17 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION OF LICENSING AND NON-LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure a good and conducive investment climate, the Regional Government is obliged to provide legal certainty, protect the public interest, and preserve the environment in the granting of Licensing and Non-Licensing;
that as an effort to improve the quality of licensing implementation in accordance with the general principles of good governance and to provide protection for the public from abuse of authority in the implementation of licensing, it is necessary to regulate the implementation of Licensing and Non-Licensing which is the authority of the Region;
that in implementing Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning One-Stop Service and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a13f3406-f4af-4243-928f-ee51f9374377","actionData","errors"]