[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a13f1202-64ee-477f-933d-68553ea860fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perijinan Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-28","effective_date","2011-12-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","Perijinan Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perijinan Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam\r\npembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan\r\npengendalian terhadap usaha jasa konstruksi;\r\nb. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan\r\nperkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha\r\nyang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan\r\nkonstruksi yang berkualitas serta meningkatkan tertib\r\nadministrasi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan peran\r\nmasyarakat dibidang jasa konstruksi, maka perlu mengatur\r\nketentuan perizinan usaha jasa konstruksi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPerizinan Usaha Jasa Konstruksi \n 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa\r\nTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa\r\nYogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950\r\nNomor 45);\r\n2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi\r\n(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran\r\nNegara nomor 3833);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\r\n(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4247);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4844);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang\r\n(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4725);\r\n6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan\r\nPeran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun\r\n2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 7);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang\r\nPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun\r\n2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang\r\nPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran\r\nNegara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 3957);\r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4737);\r\n11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan\r\nBarang / Jasa Pemerintah;\r\n12.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor\r\n369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi Nasional;\r\n13.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 339/KPTS/M/2003\r\ntentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh\r\nInstansi Pemerintah;\r\n14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi Nasional.\r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nUSAHA JASA KONSTRUKSI\r\nBAB III\r\nKETENTUAN PERIZINAN\r\nBAB IV\r\nKEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IUJK\r\nBAB V\r\nLEGALISASI\r\nBAB VI\r\nPENGENDALIAN\r\nBAB VII\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VIII\r\nPEMBIAYAAN\r\nBAB IX\r\nPENYIDIKAN\r\nBAB X\r\nSANKSI\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011. \n Peraturan Daerah Kota Kediri\r\nNomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kediri ini mengatur tentang perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Kediri. Latar belakangnya adalah peran strategis usaha jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, perlunya pembinaan dan pengendalian, serta upaya mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Jenis usaha jasa konstruksi: jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi.\n2. Klasifikasi usaha: badan usaha dan usaha orang perseorangan. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.\n3. Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di daerah wajib memiliki IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi).\n4. Kewajiban pemegang IUJK: penanggung jawab perusahaan harus bertugas penuh dan berdomisili di wilayah domisili perusahaan, memiliki tenaga teknik tugas penuh, memasang papan nama perusahaan, menyampaikan laporan, dan memperpanjang IUJK.\n5. Larangan bagi pemegang IUJK: penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, tenaga teknik tugas penuh merangkap kegiatan usaha lain, meminjamkan nama perusahaan, menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja, dan ikut serta dalam pelelangan jika IUJK dibekukan.","transitional_provisions","1. IUJK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEDIRI CITY GOVERNMENT
KEDIRI CITY REGULATION
NUMBER 3 OF 2011
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that construction services business has a strategic role in regional development so that it is necessary to foster and control construction services business;
that in order to encourage the growth and development of construction services to realize a solid, reliable, highly competitive business structure and quality construction work results and improve orderly administration of construction work implementation and the role of the community in the field of construction services, it is necessary to regulate the provisions for construction services business licensing;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a13f1202-64ee-477f-933d-68553ea860fd","actionData","errors"]