[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a13a89b5-7dba-4155-8dea-1e08f16907cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wakatobi","place_of_enactment","Wangi-Wangi","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2010/ NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu adanya pedornan pengelolaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Wakatobi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Dasar Hukum :\r\n1.\tUU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3851);\r\n2.\tUU Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4339)\r\n3.\tUU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);\r\n4.\tUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); \r\n5.\tUU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);\r\n6.\tUU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400)\r\n7.\tUU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n8.\tUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);\r\n9.\tUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)\r\n10.\tUU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n11.\tPP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3258);\r\n12.\tPP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);\r\n13.\tPP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);\r\n14.\tPP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);\r\n15.\tPP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n16.\tPP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaiamana telah diubah tiga kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);\r\n17.\tPP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);\r\n18.\tPP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503);\r\n19.\tPP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\n20.\tPP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n21.\tPP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);\r\n22.\tPP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);\r\n23.\tPP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n24.\tPP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);\r\n25.\tPP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\n26.\tPP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n27.\tPP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n28.\tPerda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);\r\n29.\tPerda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);\r\n30.\tPerda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);\r\n31.\tPerda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);\r\n32.\tPerda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 7);\r\n33.\tPerda Nomor'8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);\r\n34.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n\t\r\n \n Perda ini mengatur tentang:\r\n1.\tKETENTUAN UMUM\r\n2.\tPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH\r\n3.\tKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH\r\n4.\tANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n5.\tPENYUSUNAN RANCANGAN APBD\r\n6.\tPENETAPAN APBD\r\n7.\tKEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI\r\n8.\tPELAKSANAAN APBD\r\n9.\tPERUBAHAN APBD\r\n10.\tPENGELOLAAN KAS\r\n11.\tPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH\r\n12.\tAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH\r\n13.\tPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH\r\n14.\tPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD\r\n15.\tPENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD\r\n16.\tPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH\r\n17.\tPENVELESAIAN KERUGIAN DAERAH\r\n18.\tPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH\r\n19.\tKETENTUAN PERALIHAN\r\n20.\tKETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2010. \n 112 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta petunjuk pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wakatobi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang memerlukan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk menjadi landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Wakatobi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD (PPKD), dan Kepala SKPD.\n- **Struktur APBD:** APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n- **Penyusunan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.\n- **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan APBD harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.\n- **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan pihak yang menguasai uang/barang daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan semua Peraturan/Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WAKATOBI REGENCY

1. REGIONAL REGULATION OF WAKATOBI REGENCY
NUMBER 1 OF 2010 ON MANAGEMENT OF
REGIONAL FINANCE

LEGAL AND LEGISLATION SECTION OF THE SECRETARIAT
OF WAKATOBI REGENCY
2010

REGIONAL GAZETTE
OF WAKATOBI REGENCY
2010

REGIONAL REGULATION OF WAKATOBI REGENCY
NUMBER 1 OF 2010
ON
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAKAТОВІ,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 151 of the
Government Regulation Number 58 of 2005 on Management of
Regional Finance and Article 330 of the Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 13 of 2006 on Guidelines for Management of
Regional Finance, as amended by Regulation\nof the Minister of Home Affairs Number 59 of 2007, it is necessary to have
management guidelines as a foundation in
organizing financial management in the Regency of\nWakatobi;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a13a89b5-7dba-4155-8dea-1e08f16907cf","actionData","errors"]