[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a135ec7b-399d-4438-86ea-b127d9f5944b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan aliran sungai
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
ABSTRAK:	\n \n bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosist em yang \r\nutuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama \r\ntanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting \r\ndalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan ;\r\nbahwa kerusakan daerah aliran sungai di Kabupaten Paser dewasa \r\nini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana \r\nalam banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang \r\ntelah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan \r\nmasyarakat;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\nPengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan \r\nUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 81 Nomor 76, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar \r\nPokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia \r\nNomor 2043);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi \r\nSumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3419);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan \r\nLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3839);\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan \r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun \r\n2004 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 41 Tahun \r\n1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4421);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan \r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4548);\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan \r\nHutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor \r\n39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi \r\nKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3373);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan \r\nHak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peranserta \r\nMasyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3660);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata \r\nRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3721);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan \r\nSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3776);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis \r\nMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3816);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat \r\nKetelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3934);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan \r\nKualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4161);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataguna an \r\nTanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan \r\nKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4452);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan \r\nHutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4453);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian \r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah \r\nProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan \r\nNama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi \r\nKalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan \r\nDaerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5292);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan \r\nNama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari \r\nTanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 20 13 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5392) ; \n Peratura Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman dalam mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian. Pengelolaan DAS Terpadu berasaskan manfaat, kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterpaduan, keberlanjutan, berbasis masyarakat, kesatuan wilayah dan ekosistem, keseimbangan, pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan pengakuan kearifan lokal. Tujuannya adalah mewujudkan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS, mencapai kondisi tata air yang optimal, mewujudkan lahan produktif sesuai daya dukung lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan DAS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, didasarkan pada kajian kondisi bio fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan. Proses penyiapan rencana meliputi inventarisasi karakteristik DAS, identifikasi masalah dan stakeholders, perumusan tujuan, kebijakan, program, bentuk kelembagaan, sistem pemantauan dan evaluasi, insentif dan disinsentif, serta sumber pendanaan. Jangka waktu rencana pengelolaan adalah 15 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

Pelaksanaan pengelolaan DAS meliputi pemanfaatan hutan, lahan, dan air; restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan; dan konservasi hutan, lahan, dan air. Pelaksanaan harus memenuhi kriteria teknis sektoral, persyaratan kelestarian ekosistem DAS, dan pola pengelolaan hutan, lahan, dan air. Pembinaan dan pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pengendalian DAS dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan.

Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak melalui Forum DAS yang dibentuk oleh Bupati. Pembiayaan berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barangsiapa melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 10 OF 2014
CONCERNING
INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the watershed is a complete ecosystem unit from upstream to downstream consisting of the main elements of soil, vegetation, water and air and has an important function in sustainable community economic development;
that the damage to the watershed in Paser Regency today is increasingly concerning, resulting in natural disasters of floods, landslides, water crises and/or droughts that have impacted the economy and social life of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Integrated Watershed Management.

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a135ec7b-399d-4438-86ea-b127d9f5944b","actionData","errors"]