[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12f8740-97dd-4907-b8fc-24875cda7a02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klungkung","place_of_enactment","Semarapura","theme","Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-TEMPAT-PENJUALAN-MINUMAN-BERALKOHOL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman\r\nBeralkohol merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah dan\r\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat\r\nsehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip\r\ndemokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta\r\nmasyarakat, dan akuntabilitas dengan\r\nmemperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat\r\nPenjualan Minuman Beralkohol dalam\r\npemungutannya merupakan kewenangan\r\nKabupaten;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nIzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008;. \n 1.KETENTUAN UMUM 2.NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 3.GOLONGAN RETRIBUSI 4.CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5.PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 6.STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 7.WILAYAH PEMUNGUTAN 8.PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PENBAYARAN 9.SANKSI ADMINISTRASI 10.TATA CARA PENAGIHAN 11.KEDALUWARSA PENAGIHAN 12.TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 13.MASA RETRIBUSI 14.PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA15.KETENTUAN PENYIDIKAN\r\n 16.KETENTUAN PIDANA 17.KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Klungkung. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta merupakan kewenangan Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi ini termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis pelayanan dan izin tempat penjualan minuman beralkohol.
Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi: Tarif bervariasi berdasarkan jenis tempat penjualan (hotel, pasar swalayan, toko, restoran, bar, dll.) dan ditinjau paling lama 3 tahun sekali.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Klungkung.
Penentuan Pembayaran: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan wajib dibayar tunai. Bupati dapat memberikan izin angsuran atau penundaan dengan bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER VI
STRUCTURE AND AMOUNT OF FEE FOR LOCAL SERVICE CHARGE

Article 8

The structure and amount of the Fee for Permit for the Sale of Alcoholic Beverages are determined as follows:

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

NO	PLACE	FEE FOR LOCAL SERVICE CHARGE / YEAR
1.	Budget Hotel / 1-Star Hotel / 2-Star Hotel / Restaurant/ Cafeteria.	Rp. 1,000,000,-
2.	Supermarket.	Rp. 750,000,-
3.	Shop/Kiosk/Eatery.	Rp. 500,000,-
4.	3-Star Hotel / 4-Star Hotel/ 5-Star Hotel.	Rp. 1,500,000,-\n
5.	Restaurant with Golden Tray Sign and Silver Tray Sign/ Bar/ Pub/ Night Club and Similar/ Certain Places Determined By the Regional Government.	Rp. 1,250,000,-\n

Article 9

The fee for local service charge as referred to in Article 8 shall be reviewed at least once every 3 (three) years.
The

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12f8740-97dd-4907-b8fc-24875cda7a02","actionData","errors"]