[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12d7fac-09fb-472c-a710-e1ddce9267e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. KAYONG UTARA: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum
ABSTRAK:	\n \n Seiring dengan perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana umum berupa jalan dan fasilitas umum, maka untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sesuai dengan struktur ruang perlu penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga tertata dan mempunyai identitas dalam pengelolaan aset Pemerintah DaerahBerdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 38 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, dan PP No 34 Tahun 2006 \n Ketentuan Umum, terdiri dari pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Jalan, Jalan Umum, Jalan Khusus, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, Jalan Desa, Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Jenis Jalan dan Fasilitas Umum; Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; Pemberian Nama; Tiang dan Papan Nama; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016. \n Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa nama jalan dan fasilitas umum yang sudah ada sebelum ditetapkannya Perda ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan yangmana disesuaikan dengan Perda ini \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu, serta menciptakan keseimbangan pembangunan seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana umum.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Bupati berwenang memberikan nama jalan dan fasilitas umum setelah mempertimbangkan usulan masyarakat dan mendapat persetujuan DPRD.
Jenis Jalan: Terdiri dari jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Jenis Fasilitas Umum: Meliputi tempat olahraga, tempat rekreasi, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
Persyaratan Nama: Nama jalan dan fasilitas umum harus mencerminkan semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa, atau diambil dari nama pahlawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, flora, fauna, geografis, atau nama lain yang tidak menimbulkan pertentangan.
Usulan Nama: Dapat diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, keluarga tokoh perjuangan, perusahaan pengembang perumahan, atau badan usaha swasta. Usulan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan minimal 2 alternatif nama beserta alasannya.
Tiang dan Papan Nama: Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memasang dan memelihara tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum. Penulisan nama jalan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab Melayu.
Larangan: Dilarang mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan Bupati. Dilarang mencabut, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan Bupati, kecuali oleh SKPD dalam rangka tugas pokok dan fungsinya.

","transitional_provisions","1. Nama jalan dan fasilitas umum yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan.\n2. Penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KAYONG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR GIVING NAMES TO ROADS AND PUBLIC FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KAYONG,

\n\n \n \n

Considering:

that in building an orderly and integrated community life based on a life that upholds the philosophy of the Indonesian nation, it is necessary to support the structuring of space so that it has an identity;
that along with the development and construction in the North Kayong Regency area, which is accompanied by the development of public facilities and infrastructure in the form of roads and public facilities, in order to create a balance of development in accordance with the spatial structure, it is necessary to name roads and public facilities so that they are well organized and have an identity in the management of Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12d7fac-09fb-472c-a710-e1ddce9267e3","actionData","errors"]