[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12cff1a-5f06-4d4f-b44a-485551f228cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan Sebagai Wilayah Distrik Maritim","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sorong","place_of_enactment","Sorong","theme","Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan Sebagai Wilayah Distrik Maritim","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI WILAYAH DISTRIK MARITIM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7 TLD/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan Sebagai Wilayah Distrik Maritim
ABSTRAK:	\n \n - \n - \n PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI WILAYAH DISTRIK MARITIM \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2016. \n - \n - \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan sebagai Wilayah Distrik Maritim dibentuk dengan tujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya asli ekologi serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah dalam mengelola sumber daya pesisir, lautan, dan pulau-pulau kecil. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat setempat.

Peraturan ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di Distrik Sorong Kepulauan, yang harus mempertimbangkan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi di wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan usaha berbasis sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau, dengan tetap memperhatikan ekosistem wilayah. Pembangunan sosial ditujukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan. Pembangunan budaya didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan keharmonisan antara manusia, alam, dan masyarakat lokal dengan pengunjung.

Pengawasan terhadap pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong, serta melibatkan masyarakat. Mekanisme penanganan penyimpangan ditetapkan secara bersama antara masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Kota Sorong.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
THE DEVELOPMENT OF SORONG KEPULAUAN DISTRICT AS A
MARITIME DISTRICT AREA

GOVERNMENT OF SORONG CITY
YEAR 2016

- 4 -

The Regional Government is the Mayor as an element of the Regional Government that leads the implementation of governmental affairs that are the authority of the autonomous region.
The Mayor is the Mayor of Sorong City.
The Regional People's Representative Council, hereinafter abbreviated as DPRD, is a regional people's representative institution that is positioned as an element of the Regional Government.
The Regional Apparatus Work Unit, hereinafter abbreviated as SKPD, is a regional apparatus consisting of the Regional Secretariat, the DPRD Secretariat, the Regional Office, the Regional Technical Institution, Other Institutions, Sub-districts, and Urban Villages,
RPJMD Kota Sorong is the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12cff1a-5f06-4d4f-b44a-485551f228cf","actionData","errors"]