[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12bfa84-ee07-4cef-baf4-41e4f0497f1e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2019","number","1/PMK.05/2019","year","2019","published_date","2019-01-02","effective_date","2019-01-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA - BADAN LAYANAN UMUM - KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA
2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 1/PMK.05/2019, BN 2019/NO 2; KEMENKEU.GO.ID : 9 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 2 Maret 2018, perlu mengatur tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo pada Kepolisian Negara Republik Negara \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915) \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nTarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna Jasanya. Tarif layanan BLU tersebut terdiri dari:\r\n1.\ttarif layanan berdasarkan kelas;\r\na.\ttarif instalasi rawat inap;\r\nb.\ttarif tindakan rawat inap umum;\r\nc.\ttarif tindakan persalinan;\r\nd.\ttarif perinatologi;\r\ne.\ttarif tindakan medik operatif; dan\r\nf.\ttarif layanan penunjang medik\r\n2.\ttarif layanan tidak berdasarkan kelas:\r\na.\ttarif administrasi dan konsultasi dokter;\r\nb.\ttarif rawat jalan;\r\nc.\ttarif instalasi gawat darurat;\r\nd.\ttarif intensive care unit;\r\ne.\ttarif kamar jenazah;\r\nf.\ttarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara;\r\ng.\ttarif sewa alat;\r\nh.\ttarif penggunaan ambulans; dan\r\ni.\ttarif pendidikan dan pelatihan\r\n3.\ttarif farmasi.\r\n Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk \r\n meningkatkan layanan di bidang kesehatan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019. \n - \n - \n 13 HLM, Lampiran halaman 10-13. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Tarif layanan yang diatur mencakup berbagai jenis layanan kesehatan, baik berdasarkan kelas maupun tidak berdasarkan kelas, serta tarif farmasi. Pengguna jasa terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin seperti pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya. Tarif layanan berdasarkan kelas dibedakan menjadi kelas III, II, I, VIP, dan VVIP, dengan persentase tarif yang berbeda. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas mencakup administrasi, konsultasi dokter, rawat jalan, dan lain-lain. Tarif farmasi ditetapkan berdasarkan Harga Neto Apotek ditambah PPN dan margin keuntungan. Peraturan ini juga mengatur kemungkinan kerja sama dengan pihak lain dan penetapan tarif khusus untuk pasien tertentu.","transitional_provisions","1. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277261/pmk-no-3-tahun-2024","7b64e53b-b415-4cfb-a3fe-eca686e1fe32","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1/PMK.05/2019
CONCERNING
TARIFFS FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES
BHAYANGKARA LEVEL III HOSPITAL BONDOWOSO
AT THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of the
Government Regulation Number 23 of 2005 concerning Management
of Public Service Agency Finances as amended by
Government Regulation Number 74
of 2012 concerning Amendments to Regulation
Government Number 23 of 2005 concerning Management
Public Service Agency Finances, service tariffs for agencies
that implement public service agency financial management
are determined by the Minister of Finance upon the proposal of
minister/head of institution;
that the Chief of the National Police
of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12bfa84-ee07-4cef-baf4-41e4f0497f1e","actionData","errors"]