[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1265dcc-6412-40ad-8f08-c5db1476ce13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-05-07","effective_date","2024-05-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Bank Indonesia-Makroprudensial
2024
Peraturan Bank Indonesia NO. 3, Website Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Bank Indonesia perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan;\r\n \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan \n Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, fungsi, tugas dan wewenang, kelembagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan, penyelesaian sengketa oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan, pelaporan dan pemberian informasi oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan, pengawasan, koordinasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor keuangan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Tujuan dari LAPS-SK adalah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyelenggara di sektor keuangan dengan mudah diakses, independen, adil, efektif, efisien, serta dipercaya oleh konsumen dan penyelenggara. Fungsi LAPS-SK adalah menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi di sektor keuangan. Tugas dan wewenangnya meliputi penanganan dan penyelesaian sengketa, konsultasi penyelesaian sengketa, penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa, pembuatan peraturan, kerja sama dengan lembaga pelindungan konsumen, dan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter.

Ketentuan substansial mencakup persyaratan kelembagaan LAPS-SK, anggaran dasar, peraturan, keanggotaan, rapat umum anggota, pengurus, pengawas, rencana kerja dan anggaran tahunan, laporan tahunan, mediator dan arbiter, pengamanan informasi, dan peran asosiasi. Penyelenggara wajib menjadi anggota LAPS-SK dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pengurus dan pengawas LAPS-SK harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi serta mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara yang telah menjadi anggota pada LAPS-SK yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di sektor jasa keuangan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap menjadi anggota terhitung sejak LAPS-SK tersebut mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.\n2. Pengurus yang telah menjabat pada LAPS-SK yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di sektor jasa keuangan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap menjadi Pengurus terhitung sejak LAPS-SK tersebut mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.\n3. Pengawas yang telah menjabat pada LAPS-SK yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di sektor jasa keuangan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap menjadi Pengawas terhitung sejak LAPS-SK tersebut mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan, pembekuan produk dan/atau layanan, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTIONS
IN THE FINANCIAL SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 246 paragraph (2)
of Law Number 4 of 2023 concerning
the Development and Strengthening of the Financial Sector and
to meet consumer needs for settlement
of disputes out of court, Bank Indonesia needs to
regulate and supervise alternative institutions
for dispute resolution in the financial sector;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Bank
Indonesia Regulation regarding Alternative Institutions for
Dispute Resolution in the Financial Sector;

In view of:

Law Number 23 of 1999 concerning Bank
Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year
1999 Number 66,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1265dcc-6412-40ad-8f08-c5db1476ce13","actionData","errors"]