[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1183e89-9d6b-48eb-a6e3-9cb5a0199199","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006","number","31","year","2006","published_date","2006-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Penataan Kawasan Perdesaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kawasan Perdesaan - Penataan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 31, LD. 2006 (31) Seri E; 4 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penataan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat \r\n(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan \r\natas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 \r\nTahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang \r\nPenataan Kawasan Perdesaan; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, kewenangan desa, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2006. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang di kawasan perdesaan agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar. Pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi ini meliputi pemberian informasi tentang potensi desa, aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang, informasi dan argumentasi keberatan terhadap rencana tata ruang, keterlibatan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, serta ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan. Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau pihak ketiga, dengan memperhatikan kewenangan desa. Walikota dapat melakukan pembinaan, sementara pengawasan dilakukan oleh BPD dan Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 31 OF 2006
CONCERNING
RURAL AREA ARRANGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 200 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 concerning Amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which has been stipulated by Law Number 8 of 2005, it is necessary to establish a Regional Regulation of Banjar City concerning Rural Area Arrangement.

In view of:

Law Number 27 of 2002 concerning the Establishment of Banjar City in West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 130, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4246);
Law Number 10 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1183e89-9d6b-48eb-a6e3-9cb5a0199199","actionData","errors"]