[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1147ba1-a393-4656-9f4f-bab21c67f0f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002","number","22","year","2002","published_date","2002-10-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan dan penetapan wilayah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2021/No.52 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan\r\npemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,\r\ndipandang perlu dibentuk Kecamatan baru dan\r\nmenetapkan kembali wilayah Kecamatan di\r\nKabupaten Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah\r\nKecamatan di Kabupaten Banjarnegara. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun\r\n2000;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33\r\nTahun 2000. \n membahas mekanisme dan ketentuan pada pembentukan dan penetapan wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2002. \n 28 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 ).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan kecamatan baru dan penataan kembali wilayah kecamatan yang sudah ada.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini membentuk dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Pagedongan, serta menetapkan kembali 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Setiap kecamatan memiliki wilayah yang terdiri dari sejumlah desa dan/atau kelurahan yang secara spesifik disebutkan dalam peraturan ini. Batas-batas setiap kecamatan juga ditetapkan untuk memperjelas wilayah administratif masing-masing.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Peraturan ini secara implisit memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan adanya penataan wilayah kecamatan. Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di setiap kecamatan, terutama kecamatan yang baru dibentuk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANJARNEGARA REGENCY REGIONAL NEWS
YEAR 2002 NUMBER 52 SERIES E

BANJARNEGARA REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 22 YEAR 2002
on
FORMATION AND ESTABLISHMENT OF SUB-DISTRICT TERRITORY
IN BANJARNEGARA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the implementation of government and services to the public, it is deemed necessary to establish new Sub-districts and re-establish the territory of Sub-districts in Banjarnegara Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Formation and Establishment of Sub-district Territory in Banjarnegara Regency.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1147ba1-a393-4656-9f4f-bab21c67f0f6","actionData","errors"]