[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1147ae7-c9d2-4e68-8212-e9b481cd4d2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf cPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang terbitkan oleh bupati/walikota; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pemberian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 \n Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL, Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan, Komisi Penilai AMDAL, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pendanaan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nCilacap Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuangan dan/atau\r\nPemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap\r\nNomor 6 tanggal 10 Agustus 2006 Tahun 2006 Seri C Nomor 4) \n 35 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 tanggal 10 Agustus 2006 Tahun 2006 Seri C Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selain itu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban memiliki AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Prosedur penyusunan dan penilaian AMDAL, termasuk pengikutsertaan masyarakat dan penggunaan penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi.
Prosedur penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL.
Prosedur permohonan dan penerbitan izin lingkungan, termasuk pengumuman permohonan izin dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Kewajiban pemegang izin lingkungan untuk menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan, serta menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Pembentukan Komisi Penilai AMDAL yang bertugas menilai dokumen AMDAL dan memberikan masukan kepada Bupati.
Pengaturan mengenai izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan limbah B3, termasuk tata cara permohonan, penerbitan, masa berlaku, dan kewajiban pemegang izin.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.\n2. Bagi usaha dan / atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.","sanctions","Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan Pasal 50 dan Pasal 69 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Teguran tertulis.\n2. Paksaan pemerintah.\n3. Pembekuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH.\n4. Pencabutan Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH.\n\nSetiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 69 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ON
ENVIRONMENTAL PERMIT AND PERMIT FOR PROTECTION AND
MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

Whereas :

that in order to protect and manage the environment, every person who carries out a business and/or activity that requires an AMDAL or Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts is required to have an environmental permit as a prerequisite for obtaining a business and/or activity permit;
that every business and/or activity that produces wastewater and hazardous and toxic waste is required to have a permit for protection and management of the environment as stated in the environmental permit;
that based on the provisions of Article 47 paragraph (1) letter c of Government Regulation Number 27 of 2012 on Environmental Permits, it is stated that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1147ae7-c9d2-4e68-8212-e9b481cd4d2b","actionData","errors"]