[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a106a921-ba53-4840-8292-e12750b5b263","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-LIMBAH-BAHAN-BERBAHAYA-DAN-BERACUN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2012 Nomor 04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:	\n \n Limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan resiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.\r\nBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan Kabupaten /Kota. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945; UU No.28 Thn 21959; UU No.27 Thn 2000; UU No.32 Thn 2004; UU No.25 Thn 2009; UU No.32 Thn 2009; PP No.18 Thn 1999; PP No.27 Thn 1999; PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thn 2007; Perda No.2 Thn 2008; Perda No.23 Thn 2009; Perda No.1 Thn 2012;. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;wewenang pemerintah kota; pengelolaan dan pengumpulan limbah B3; perizinan pengelolaan limbah B3; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan;ketentuan pidana; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3.

Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, meliputi penerbitan izin lokasi pengolahan limbah B3, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 skala kota (kecuali minyak pelumas/oli bekas), pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota, pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota, pengawasan sistem tanggap darurat skala kota, dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota. Wewenang ini secara teknis operasional dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup, sementara administrasi perizinan dilaksanakan oleh Instansi Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

Penghasil dan pengumpul limbah B3 wajib melaksanakan pengelolaan limbah B3, keselamatan dan kesehatan kerja, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3. Penghasil limbah B3 juga wajib melakukan reduksi limbah B3. Penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu dihasilkannya limbah B3, penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin, nama pengangkut limbah B3, dan neraca limbah B3. Pengumpul limbah B3 juga wajib membuat catatan serupa. Setiap pengelola limbah B3 wajib melakukan uji karakteristik limbah B3 secara berkala.

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan di tempat yang sesuai dengan persyaratan lokasi dan rancang bangun. Setiap badan usaha dapat melakukan penyimpanan limbah B3 untuk jangka waktu tertentu sebelum menyerahkannya kepada pihak lain. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang telah memiliki izin. Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.

Setiap penghasil maupun pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dari Walikota (tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas). Izin ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota dan memuat berbagai informasi dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Masa berlaku izin adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan izin, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE MATERIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that hazardous and toxic waste materials must be managed
properly to avoid risks to the environment and
human health;
that based on Government Regulation Number 38 of 2007
concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government,
Provincial Regional Government, and Regional Government
Regency/City, there is some authority in the management
of hazardous and toxic waste materials that is delegated to be
the authority of the Regency/City;
that based on the considerations as intended in
letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding
Management of Hazardous and Toxic Waste Materials;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a106a921-ba53-4840-8292-e12750b5b263","actionData","errors"]