[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0fa8f70-89d1-4942-a35b-a9b67d352e4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020","number","76/PMK.07/2020","year","2020","published_date","2020-06-29","effective_date","2020-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DANA CADANGAN - DANA ALOKASI KHUSUS - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 76/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 678, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 12 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: \r\nPasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nKetentuan mengenai pengalokasian Cadangan DAK Fisik pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Diatur pula ketentuan mengenai Penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan per jenis dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan per bidang untuk bidang Cadangan DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang atau per subbidang untuk bidang Cadangan DAK Fisik yang memiliki subbidang, dan ketentuan mengenai pelaporan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020. \n \r\nPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai penyaluran Cadangan DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. \n 14 HLM, Lampiran halaman 13-14. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Pasal 7 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 ini ditetapkan untuk mengatur pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan alokasi dan penyaluran dana yang tepat guna mendukung pemulihan ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Peraturan ini menetapkan kriteria umum dan khusus untuk pengalokasian dana, termasuk dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan penggunaan material serta tenaga kerja lokal. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran dana dalam dua tahap, dengan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Penyesuaian rencana kegiatan dan pelaporan realisasi penyerapan dana juga diatur dalam peraturan ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 76/PMK.07/2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF PHYSICAL SPECIAL ALLOCATION FUND RESERVE
FISCAL YEAR 2020

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provision of Article 2 paragraph (2) of the Attachment to Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Pandemic of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in order to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, further provisions regarding state financial policy including prioritizing the use of budget allocations for certain activities (refocusing) and/or adjusting budget allocations for Transfers to Regions, with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0fa8f70-89d1-4942-a35b-a9b67d352e4b","actionData","errors"]