[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0fa37c8-95c0-464e-98aa-bbf664163f7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Cirebon Tahun 2015 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon agar lebih profesional, berbasis teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mencapai standar pelayanan minimal. Latar belakang perubahan ini adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada definisi istilah-istilah penting seperti Petugas Registrasi dan KTP-el, serta penambahan definisi baru seperti UPTD dan KUA Kecamatan. Peraturan ini juga mengubah kewenangan Pemerintah Kota dan SKPD dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pencetakan dan pendistribusian dokumen kependudukan. Selain itu, terdapat perubahan pada ketentuan mengenai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), seperti persyaratan kepemilikan, masa berlaku, dan prosedur pelaporan perubahan data atau kehilangan dokumen. Peraturan ini juga mengatur pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak. Terdapat pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di SKPD, serta perlindungan data pribadi penduduk.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pejabat dan petugas yang melakukan pungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.\n2. Setiap orang yang menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00.\n3. Setiap orang atau badan hukum yang mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan tanpa hak dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.\n4. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenai denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kota Cirebon No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cirebon","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199775/perda-kota-cirebon-no-16-tahun-2012","92c5624a-6554-4cec-a6c6-ec3a37540346","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 4 OF 2015
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 16 OF 2012
ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
IN CIREBON CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve Population Administration services that are professional, information technology-based, dynamic, orderly, and non-discriminatory to achieve minimum service standards;
that with the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, it is necessary to adjust several provisions in Cirebon City Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning the Implementation of Population Administration in Cirebon City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to prepare a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0fa37c8-95c0-464e-98aa-bbf664163f7d","actionData","errors"]