[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0f8ec36-9dc3-4a1f-9ecf-a3b848726288","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Tabalong","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Tabalong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Transportasi Darat/Laut/Udara
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong semakin\r\nbertambah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota ; bahwa dengan bertambahnya kewenangan\r\nyang dimilikinya mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan bidang perhubungan, sehingga perlu\r\ndilakukan penataan dan pengaturan kembali segala hal yang berkaitan dengan pelayanan di bidang perhubungan\r\ntersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di\r\nKabupaten Tabalong; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984; Undang\r\n-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang\r\n-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang\r\n-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun\r\n1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/ 11/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini MengaturTentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Manajemen Prasarana Jalan; Pembinaan Teknis Kendaraan Dan Bengkel Umum; Pembinaan Pemakai Jalan; Teknis Lalu Lintas; Pembinaan Angkutan; Telekomunikasi Dan Informatika Telematika; Perlindungan Hukum; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1).\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Tabalong. Latar belakangnya adalah peningkatan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memerlukan penataan dan pengaturan kembali pelayanan di bidang ini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan transportasi jalan yang terintegrasi dengan moda transportasi lain.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup manajemen prasarana jalan, pembinaan teknis kendaraan dan bengkel umum, pembinaan pemakai jalan, teknik lalu lintas, dan pembinaan angkutan. Manajemen prasarana jalan meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengaturan penggunaan jalan, dan pengawasan penggunaan jalan. Pembinaan teknis kendaraan dan bengkel umum mencakup pengujian berkala kendaraan bermotor, pendaftaran kendaraan bermotor, perubahan warna/bentuk kendaraan, dan pengaturan bengkel umum. Pembinaan pemakai jalan meliputi pendidikan mengemudi, fasilitas pejalan kaki, serta penyuluhan dan bimbingan keselamatan. Teknik lalu lintas mencakup manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan pemindahan kendaraan. Pembinaan angkutan meliputi angkutan orang dan barang, perencanaan angkutan, perizinan, peremajaan kendaraan, serta pengaturan tarif angkutan.

Peraturan ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan, menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor, serta memberikan izin usaha angkutan. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban melakukan uji berkala kendaraan bermotor, memiliki izin usaha angkutan, serta mematuhi ketentuan mengenai penggunaan jalan dan bongkar muat barang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).\n2. Selain pidana, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TABALONG REGENCY
YEAR 2009 NUMBER 03

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 03 OF 2009
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT
IN TABALONG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABALONG,

\n\n \n \n

Considering:

that the road traffic and transport management carried out by the Tabalong Regency Government is increasing in accordance with the authority granted by laws and regulations as stipulated in Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/Municipal Regional Governments;
that the increasing authority it possesses results in fundamental changes in the implementation of road traffic and transport management, so it is necessary to reorganize and rearrange all matters relating to services in the field of road traffic and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0f8ec36-9dc3-4a1f-9ecf-a3b848726288","actionData","errors"]