[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0edcc52-f1bf-4aad-a57c-92e4e897dff7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025","number","42","year","2025","published_date","2025-06-17","effective_date","2025-06-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakan-fiskal-akuntansi
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 42, BN 2025 (442); 20 Halaman
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan sinergi bagan akun standar, kategori sinergi bagan akun standar, penguatan koordinasi kelembagaan, kewajiban dan sanksi, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk menciptakan keselarasan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Penyelenggaraan Sinergi BAS: Sinergi BAS dilakukan melalui penyelarasan program, kegiatan, keluaran, dan referensi BAS lainnya, dengan memperhatikan kewenangan daerah.
Kategori Sinergi BAS: Terdiri dari Sinergi BAS untuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah, anggaran tematik, pelaporan keuangan konsolidasian, dan pelaporan kinerja.
Penguatan Koordinasi Kelembagaan: Dilakukan melalui Forum Sinergi BAS yang bertugas mengusulkan rancangan pedoman Sinergi BAS kepada Menteri Keuangan.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah wajib mencantumkan Sumber Dana, informasi Lokasi, Keluaran, dan Penerima Manfaat Keluaran mulai dari tahap perencanaan pembangunan Daerah.
Pemantauan dan Evaluasi: Forum Sinergi BAS melakukan pemantauan dan evaluasi Sinergi BAS minimal satu kali dalam satu tahun.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kodefikasi Sinergi BAS yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaporan Transfer ke Daerah (TKD) secara digital. Kodefikasi ini disusun secara terstruktur dengan menggabungkan dan/atau menghubungkan antara kodefikasi BAS Pemerintah dan kodefikasi BAS Pemerintah Daerah, serta dimutakhirkan secara berkala.

","transitional_provisions","1. Pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik tahun anggaran 2026 ditetapkan paling lambat pada triwulan IV tahun anggaran 2025.\r\n2. Ketentuan mengenai:\r\na. Keluaran, Hasil, Lokasi dan/atau Penerima Manfaat Keluaran pada:\r\n 1. BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan\r\nb. BAS tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan\r\n 2. Standardisasi Hasil pada BAS kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman Sumber Dana, informasi Lokasi, Keluaran, dan/atau Penerima Manfaat Keluaran dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis.\r\n2. Kementerian/Lembaga yang tidak mencantumkan penandaan anggaran tematik pusat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42 OF 2025
CONCERNING
SYNERGY OF THE CHART OF STANDARD ACCOUNTS IN THE CENTRAL GOVERNMENT AND
REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 19 of Regulation Government Number 1 of 2024 concerning Harmonization National Fiscal Policy, it is necessary to stipulate a Regulation Minister of Finance concerning the Synergy of the Chart of Standard Accounts at Central Government and Regional Government;
In view of:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministry (State Gazette of the Republic Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette Republic of Indonesia Number 4916) as has been amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0edcc52-f1bf-4aad-a57c-92e4e897dff7","actionData","errors"]