[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0db397b-846f-43e5-b4fd-0e8576355984","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 8 Tahun 2007","number","8","year","2007","published_date","2007-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungbalai","place_of_enactment","Tanjungbalai","theme","Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kelurahan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang mengatur tentang pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditindak lanjuti oleh Peraturan yang ada dibawahnya. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Kota Tanjung balai Nomor 30 Tahun 2003 ,Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN KELURAHAN, Pembentukan (Penggabungan dan Penghapusan, Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, Mekanisme Penghapusan dan Penggabungan), KEDUDUKAN DAN TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEUANGAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN, LEMBAGA KEMASYARAKATAN (Pembentukan, Tugas, fungsi, dan kewajiban, Kegiatan, Kepengurusan dan keanggotaan, Tata kerja, Pendanaan), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2007. \n 21 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Daerah Kota Tanjungbalai.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kelurahan di Kota Tanjungbalai. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Kelurahan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi (jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, batas wilayah, potensi ekonomi, sarana dan prasarana, letak).
Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan, yang melibatkan usulan dari Lurah, persetujuan Musyawarah Masyarakat Kelurahan, persetujuan DPRD, dan penetapan oleh Walikota.
Kedudukan dan tugas Lurah sebagai pimpinan Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Susunan organisasi Kelurahan yang terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan (Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi).
Tata kerja Kelurahan yang melibatkan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal.
Keuangan Kelurahan yang bersumber dari APBD Kota, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah.
Perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun secara partisipatif oleh Lurah, Perangkat Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan.
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kota dan Camat.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada masa diakui keberadaanya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGBALAI CITY
NUMBER 8 OF 2007
CONCERNING
URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGBALAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 of 2005 concerning Urban Village which regulates the establishment, Abolition and Merger of Urban Villages, it is necessary to follow up by Regulations that exist below it;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Urban Village.

In View of:

Emergency Law Number 9 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Small Towns within the Provincial Region of North Sumatra Jo Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 1987 concerning Amendments to the Territorial Boundaries of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0db397b-846f-43e5-b4fd-0e8576355984","actionData","errors"]