[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0d8787e-a5d2-4d5d-a05e-326d1e08fdf7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1959 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47\" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1959","number","15","year","1959","published_date","1959-06-26","effective_date","1959-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47\" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penetapan- Undang-Undang -Darurat- No. 4- Tahun- 1951- Untuk- Mengubah- dan-Menambah -Peraturan- Dalam -Staatsblad- 1916- No. 47-Lembaran-Negara- No. 14 -Tahun -1951-Sebagai- Undang-Undang
1959
Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 1959 No. 57, TLN NO. 1800, LL SETNEG : 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47\" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang \r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undangDasarSementaraRepublikIndonesiatelahmenetapkanUndang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah danmenambahperaturandalamStaatsblad1916No.47(Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14).b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang denganperubahan-perubahan; \n a.pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101); \n Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka danberdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler daribeberapa negara asing di Jakarta.Bunyinya pasal 17 huruf b yaitu :\"De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselbk op:\"b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen\"adalah tidak sesuai dengankeadaan baru itu.Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganyadari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan \"Penetapanidzin masuk\" itu.Akantetapisesegeranyapertaliandinasantaraparapegawaidanperwakilan-perwakilan negara asing yang bersangkutan itudiputuskan, maka kelonggaranini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi.Oleh karena pasal 17 huruf a menurut rumusannya semula dapat menimbulkankeragu-raguan, maka pasal 17 huruf a itu harus dibaca sebagai berikut :\"a.orang yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia beserta keluarganya\". \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n Undang-undang Darurat No.4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalamStaatsblad 1916 No. 47 \n - \n 4 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1951 sebagai Undang-Undang dengan perubahan. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan terkait izin masuk bagi wakil diplomatik dan konsuler dengan keadaan baru setelah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka. Ketentuan substansial dalam Undang-Undang ini meliputi perubahan pada pasal 17 huruf b Staatsblad 1916 No. 47, yang memberikan kelonggaran izin masuk bagi wakil diplomatik dan konsuler serta keluarganya selama mereka masih dalam tugas. Selain itu, pasal 17 huruf a juga diubah untuk menghindari keraguan, dengan menyatakan bahwa orang yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia beserta keluarganya tidak termasuk dalam ketentuan izin masuk tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 YEAR 1959
on
ESTABLISHMENT OF \"EMERGENCY LAW NO. 4 OF 1951 TO AMEND AND ADD REGULATIONS IN STAATSBLAD 1916 NO. 47\" (STATE GAZETTE NO. 14 OF 1951), AS A LAW

Considering / Whereas	that the Government, based on Article 96 paragraph (1) of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia, has established Emergency Law No. 4 of 1951 to amend and add regulations in Staatsblad 1916 No. 47 (State Gazette of 1951 No. 14); that the regulations contained in the Emergency Law need to be established as a Law with amendments;
Bearing in Mind / Having Regard to	Articles 89 and 97 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 29 of 1957 (State Gazette of 1957 No. 101);

With Joint Consent THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;

HAS DECIDED:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0d8787e-a5d2-4d5d-a05e-326d1e08fdf7","actionData","errors"]