Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 14).

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kedudukan protokoler, hak keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Kedudukan protokoler meliputi tata cara dalam acara resmi, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Hak keuangan terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Tunjangan kesejahteraan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. Selain itu, diatur pula mengenai uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya. Peraturan ini juga mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD yang meliputi program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

(-)

(-)