[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0c3c0e4-d40c-4f91-9515-18c637871844","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-09-15","effective_date","2012-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata-cara-penyusunan-perencanaan-pembangunan-daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan\r\nPerencanaan Pembangunan Daerah. \n Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945\r\nPasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun\r\n2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun\r\n2008 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun\r\n2008 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun\r\n2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14\r\nTahun 2011. \n Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan suatu proses\r\npenyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan\r\nberbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna\r\npemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada\r\ndalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk\r\njangka waktu tertentu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2012. \n 52 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara Pusat dan Daerah. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RPJM-Desa, dan RKP-Desa. Peraturan ini juga mengatur prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yang harus merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan, mengintegrasikan rencana tata ruang, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah meliputi teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.\n\nPeraturan ini juga mengatur tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD, yang melibatkan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan rencana. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, serta RPJM-Desa dan RKP-Desa.","transitional_provisions","1. Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
on
PROCEDURES FOR PREPARING REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for Preparing Regional Development Planning;

Bearing in Mind / Having Regard to:

1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 paragraph (6);
Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the The Province of Central Java;
Law Number 28 of 1999 on State Administrators Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
Law Number 17 of 2003

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0c3c0e4-d40c-4f91-9515-18c637871844","actionData","errors"]