[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0c0ed96-f9f1-415f-b26f-fb744fa06dc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Belitung Tahun 2014 No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan pelaksanaannya. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 10 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; PERDA Prov. Babel No. 2 Tahun 2014; PERDA KAB. BELITUNG No. 14 Tahun 2008; PERDA KAB. BELITUNG No. 3 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, asas dan tujuan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat; wilayah izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, penggunaan tanah untuk pertambangan, usaha jasa pertambangan dan reklamasi dan pascatambang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2014. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. \n 67 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan usaha pertambangan mineral di Kabupaten Belitung. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum bagi usaha pertambangan mineral, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pengelompokan kegiatan usaha pertambangan mineral ke dalam 4 golongan komoditas tambang: mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.\n- Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.\n- Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dan Bupati setempat, sedangkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati.\n- Pelaksanaan kegiatan Pertambangan Rakyat dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.\n- Kewajiban setiap badan usaha, koperasi, dan/atau perseorangan yang akan melakukan usaha pertambangan untuk mendapatkan izin dari Bupati dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).\n- Tahapan IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.\n- Hak dan kewajiban pemegang IUP dan IPR, termasuk kewajiban melakukan kegiatan penambangan, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku.\n- Kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi.\n- Pengaturan mengenai penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta jaminan kesungguhan.","transitional_provisions","1. IUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.\n2. Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakuknya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan/atau IPR yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pertambangan, dan/atau pencabutan IUP atau IPR.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL MINING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

Considering:

that in order to provide a legal basis for mineral mining business in the Belitung Regency, it is necessary to re-regulate the provisions regarding the management of mineral mining business as implementation of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and its implementing regulations;
that Regional Regulation of Belitung Regency Number 4 of 2003 concerning Management of General Mining is considered no longer in accordance with the provisions of the Law above, so it needs to be replaced;
that to fulfill the intentions as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Belitung Regency concerning Management of Mineral Mining Business;

In view of:

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0c0ed96-f9f1-415f-b26f-fb744fa06dc9","actionData","errors"]