[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0b92cba-2bba-41b3-8bb9-14ba484c1763","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan-bencana
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24\r\nTahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,\r\nmaka tujuan penyelenggaraan penanggulangan\r\nbencana adalah melindungi segenap masyarakat\r\ndari ancaman, resiko dan dampak bencana;\r\nb. bahwa kondisi geografis Kota Pekalongan\r\ntermasuk daerah rawan bencana, terutama bencana\r\nbanjir, kebakaran, kekeringan, angin ribut/angin\r\nputing beliung, wabah penyakit dan konflik sosial\r\nyang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan,\r\nkerugian harta benda, dampak psikologis, dan\r\nkorban jiwa sehingga perlu dilakukan upaya\r\nantisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi,\r\nterpadu, cepat dan tepat \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang\r\nNomor 13 Tahun 1954;Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun\r\n2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penanggulangan Bencana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2015. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pengalokasian dana dalam APBD, penjaminan pemenuhan hak masyarakat terdampak, dan pengurangan risiko bencana.
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator penanggulangan bencana.
Hak dan kewajiban masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana.
Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan), saat tanggap darurat (pengkajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana vital), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam dan bencana sosial, termasuk analisis risiko, penanggulangan, pemulihan, dan pemeliharaan.
Pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD, dan masyarakat.
Pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana melalui musyawarah mufakat atau jalur pengadilan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan mengenai analisis risiko bencana non alam dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 3 OF 2015
ABOUT
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering :

that based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, the objective of disaster management is to protect all communities from threats, risks and impacts of disasters;
that the geographical condition of Pekalongan City includes disaster-prone areas, especially floods, fires, droughts, storms/tornadoes, disease outbreaks and social conflicts that can cause environmental damage, property loss, psychological impacts, and casualties, so it is necessary to anticipate and manage in a coordinated, integrated, fast and precise manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Disaster Management Organization;

In View of :

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0b92cba-2bba-41b3-8bb9-14ba484c1763","actionData","errors"]