[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0b58c7f-c1bf-4ec5-91d0-cfe284946820","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-09-12","effective_date","2016-09-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong","place_of_enactment","Curup","theme","Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran daerah Kabupaten rejang lebong Tahun 2016 Nomor 115
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:	\n \n Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, \r\npsikotropika dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi\r\nperkembangan sumber daya manusia dan mengancam\r\nkehidupan bangsa dan negara.\r\nPenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, \r\npsikotropika dan zat adiktif lainnya telah merambah di\r\nKabupaten Rejang Lebong tanpa memandang strata sosial, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sistematis dan terstruktur. \r\nSesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika\r\nOleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan\r\nPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,\r\nPsikotropika dan Zat Adiktif lainnya. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 9 Tahun 1967 , UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 25 Tahun 2011, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37\r\nTahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dimuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan umum, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi maysrakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016. \n Peraturan ini terdiri atas 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (P4GN) di Kabupaten Rejang Lebong. Latar belakangnya adalah bahaya penyalahgunaan narkoba bagi perkembangan sumber daya manusia dan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara, serta fakta bahwa penyalahgunaan narkoba telah merambah di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kelembagaan: Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten.
Kebijakan Daerah: Pemerintah Daerah bersama BNN Kabupaten melaksanakan upaya-upaya seperti peningkatan fungsi institusi BNN Kabupaten, peningkatan P4GN secara komprehensif dan integral, peningkatan peran serta masyarakat, penegakan supremasi hukum, peningkatan kualitas terapi dan rehabilitasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkotika.
Antisipasi Dini: Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan P4GN, termasuk pemasangan papan pengumuman larangan narkoba, kampanye informasi, dan pemberian edukasi dini.
Pencegahan: Upaya pencegahan dilakukan melalui pembangunan sistem informasi P4GN, sosialisasi, penyuluhan, dan pemeriksaan narkotika (tes urine). Sasaran pencegahan meliputi keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, pemondokan, media massa, dan tempat ibadah.
Penanganan: Pecandu narkoba wajib melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. IPWL harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan sarana.
Pemberantasan: Pemberantasan dilakukan oleh tim terpadu P4GN yang terdiri dari BNN Kabupaten, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi: IPWL wajib melaporkan data pecandu secara berkala kepada Bupati. Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor.
Pasca Rehabilitasi: Pecandu yang telah selesai rehabilitasi mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya P4GN melalui pembentukan wadah peran serta masyarakat, satuan tugas, wajib lapor, dan pembinaan.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GN.
Pendanaan: Pembiayaan kegiatan P4GN bersumber dari APBN, APBD, dan sumbangan yang sah.

","transitional_provisions","1. Program P4GN yang sudah ada di Daerah wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. BNN Kabupaten yang belum dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka untuk pelaksanaan P4GN di Daerah dibentuk BNN Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\n3. IPWL yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka dapat merujuk pada IPWL Provinsi/Kabupaten/Kota lain atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD di Daerah sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagai IPWL.","sanctions","1. Satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan program P4GN dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Setiap Kepala Sekolah Negeri, pejabat Pemerintah Daerah atau yang dipersamakan, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan program P4GN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REJANG LEBONG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REJANG LEBONG REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
ON
PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND CIRCULATION OF
NARCOTICS, PSYCHOTROPICS AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REJANG LEBONG,

\n\n \n \n

Considering:

that the abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics and other addictive substances are dangerous to the development of human resources and threaten the life of the nation and state;
that the abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics and other addictive substances have permeated in Rejang Lebong Regency regardless of social strata, so it is necessary to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics and other addictive substances systematically and structurally;
that according to the provisions of Article 4 of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0b58c7f-c1bf-4ec5-91d0-cfe284946820","actionData","errors"]