[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0adb5aa-4795-41d3-a6ea-9682b26b4740","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Usaha di Bidang Peternakan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2004","number","15","year","2004","published_date","2004-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Retribusi Ijin Usaha di Bidang Peternakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-ijin-usaha-di-bidang-peternakan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2004 No.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Usaha di Bidang Peternakan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berlakunya PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi dan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka kewenangan pemberian ijin di bidang peternakan perlu diatur. Untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun \r\n2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II \r\nTemanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi untuk izin usaha di bidang peternakan, mencakup jenis pelayanan seperti izin usaha peternakan, jagal, penyediaan obat hewan, dan pengeluaran hewan. Tarif retribusi disesuaikan dengan jenis usaha, jumlah ternak, dan masa berlaku izin. Penyidikan tindak pidana terkait retribusi dilakukan oleh Pejabat Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2004. \n 16 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2004 mengatur tentang retribusi izin usaha di bidang peternakan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan harus mendapatkan izin dari Bupati. Usaha peternakan terdiri dari pembibitan dan budi daya, yang dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat. Peraturan ini menetapkan batasan jenis dan jumlah ternak yang wajib memiliki izin. Selain itu, diatur pula mengenai izin jagal, izin penyediaan dan peredaran obat hewan, serta izin pengeluaran hewan.

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha, dengan besaran tarif yang berbeda untuk setiap jenis izin. Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan. Tata cara pemungutan retribusi diatur, dengan ketentuan bahwa pemungutan tidak dapat diborongkan dan harus menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER: 15 YEAR 2004
CONCERNING
RETRIBUTION OF BUSINESS LICENSE IN THE FIELD OF LIVESTOCK FARMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That with the enactment of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution which is a implementing regulation of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Retribution as amended by Law Number 34 of 2000, the authority to grant licenses in the field of livestock farming needs to be regulated;
That for this reason, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 6 of 1967 concerning Basic Provisions on Livestock Farming and Animal Health (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0adb5aa-4795-41d3-a6ea-9682b26b4740","actionData","errors"]