[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0acd363-e9da-41c1-acad-e212f7c861d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015","number","14","year","2015","published_date","2015-10-22","effective_date","2015-10-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2015/NO.14, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan Desa yang taat pada peraturan perundang-undangan guna memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa melalui Peraturan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; PMK Nomor 93/PMK.07/2015; Perda Nomor 17 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: hak desa untuk melakukan pungutan Desa; hak desa untuk melakukan pinjaman; kewajiban desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; kewajiban desa membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan desa; pengeluaran desa; pembiayaan desa; kekayaan desa yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUM Desa; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015. \n Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 \n 33 halaman; Penjelasan 6 halaman; Lampiran 24 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan desa agar transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola keuangan desa yang taat pada peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n- Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.\r\n- APBDes menjadi dasar pengelolaan keuangan desa, disusun berdasarkan RKPDes.\r\n- Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.\r\n- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara.\r\n- APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, dengan ketentuan minimal 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta maksimal 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW.","transitional_provisions","1. Penggunaan terhadap Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan akan diatur secara khusus melalui Petunjuk Teknis Operasional.\r\n2. Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas di Desa.","sanctions","1. Kepala Desa dan Bendahara Desa yang melakukan pencairan dana tanpa melalui mekanisme SPP dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\r\n2. Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa yang tidak menyampaikan laporan realisasi APBDes dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n3. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa dan Pelaksana Kegiatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya menyebabkan kerugian Desa diwajibkan mengganti kerugian tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI ISLANDS
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI ISLANDS REGENCY
NUMBER 14 OF 2015
ABOUT
GUIDELINES FOR VILLAGE FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the professionalism of Village finance management that is transparent, accountable, participatory and orderly and disciplined budget, it is deemed necessary to provide basic guidelines for Village financial governance that adheres to laws and regulations in order to meet the principles of Village finance management;
that to implement the provisions of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0acd363-e9da-41c1-acad-e212f7c861d9","actionData","errors"]