[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0a4ef3a-12a3-4192-85f4-0a4e48e974f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","2023-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pemberdayaan Organisasi Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi kemasyarakatan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/NOMOR.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan \r\npendapat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan \r\nmerupakan hak konstitusional warga negara yang \r\ndijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; bahwa guna meningkatkan kinerja dan menjaga \r\nkeberlangsungan organisasi kemasyarakatan melalui \r\npenciptaan kondisi yang memungkinkan organisasi \r\nkemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara \r\nsehat, mandiri, akuntabel, dan profesional untuk \r\nberperan serta dalam pembangunan di Kabupaten \r\nBoyolali perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka \r\nmeningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam \r\npembangunan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang \r\nNomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi \r\nKemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 \r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti \r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan \r\nAtas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang \r\nOrganisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, \r\nPemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan \r\norganisasi kemasyarakatan; bahwa\r\n berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan \r\nOrganisasi Kemasyarakatan;\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Ciri dan Sifat Ormas, Bentuk dan Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pendaftaran dan Pencatatan, Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas, Kerja Sama Ormas, Sistem Informasi Ormas, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Boyolali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan Ormas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, memperkuat keberadaan Ormas sebagai wadah aspirasi masyarakat, mewujudkan Ormas yang mampu melestarikan nilai agama, norma, sumber daya alam, dan kesetiakawanan sosial, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup asas, ciri, dan sifat Ormas, bentuk dan fungsi Ormas (baik berbadan hukum maupun tidak), hak dan kewajiban Ormas, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi. Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran dan pencatatan Ormas, pelaksanaan pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Ormas, sistem informasi Ormas (SIORMAS), pelaporan kegiatan Ormas, pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas, pemberian penghargaan kepada Ormas yang berprestasi, dan pembiayaan kegiatan Ormas juga diatur dalam peraturan ini.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Ormas melalui berbagai cara, termasuk memberikan fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ormas juga memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","1. Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan/hibah dari APBD, pengusulan penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengusulan pencabutan SKT/status badan hukum.\n2. Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan hak sebagai penerima bantuan/hibah dari APBD, tidak dilibatkan dalam kegiatan Pemberdayaan Ormas, tidak boleh terlibat dalam kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau penghentian sementara kegiatan di Daerah.\n4. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 12 OF 2023
on
EMPOWERMENT OF COMMUNITY ORGANIZATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the right to associate, assemble, and express
opinions in a community organization
is a constitutional right of citizens that is
guaranteed by the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that in order to improve performance and maintain
the sustainability of community organizations through
the creation of conditions that allow organizations
community can grow and develop in a
healthy, independent, accountable, and professional manner to
participate in development in the Regency
Boyolali needs to be empowered in order to
increase community participation space in
Regional development;
that based on the provisions in the Law
Number 17 of 2013 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0a4ef3a-12a3-4192-85f4-0a4e48e974f5","actionData","errors"]