[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a09ef6f1-7434-438d-b53f-7d16a7c934ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020","number","45","year","2020","published_date","2020-10-05","effective_date","2020-10-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ombudsman ri - pengelolaan - Penanganan benturan kepentingan
2020
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 45, BN 2020/ NO 1182; PERATURAN.GO.ID; 20 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 45 Tahun 2020 adalah a) bahwa untuk percepatan peningkatan reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Ombudsman RI; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ombudsman RI. \n Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 45 Tahun 2020 diantaranya adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; Peraturan Ombudsman No. 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI. \n Peraturan Ombudsman No. 45 Tahun 2020 mengatur mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan, yaitu suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Peraturan a quo berisi ketentuan dalam mengidentifikasi potensi benturan kepentingan serta bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan dalam rangka menangani benturan kepentingan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020. \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan menangani benturan kepentingan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia guna mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap unit kerja di Ombudsman wajib mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya. Penanganan benturan kepentingan dilakukan sesuai pedoman yang mencakup pencegahan, monitoring, dan evaluasi. Inspektorat Sekretariat Jenderal Ombudsman bertanggung jawab atas pembinaan dan monitoring pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Insan Ombudsman yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 45 OF 2020
ON
HANDLING CONFLICT OF INTEREST
WITHIN THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to accelerate the improvement of bureaucratic reform and realize good governance that is clean from corruption, collusion and nepotism, it is necessary to prevent conflicts of interest within the Ombudsman of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate an Ombudsman Regulation on Handling Conflicts of Interest within the Ombudsman of the Republic of Indonesia;

Bearing in Mind :

Law Number 28 of 1999 on the Implementation of State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a09ef6f1-7434-438d-b53f-7d16a7c934ac","actionData","errors"]