[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0946116-bbfe-4dab-8ffa-65733cd872eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-04-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari semakin\r\nbanyak dibangun dalam rangka meningkatkan jangkauan komunikasi; \r\nBahwa saat ini belum adanya aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan\r\nmengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari\r\ndalam rangka keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan \n Dasar Hukum: UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 52 Tahun 2000; dan PP No. 69 Tahun 2010 \n Perda ini mengatur tentang asas dan tujuan retribusi pengendalian menara\r\ntelekomunikasi; perizinan pembangunan menara; pemanfaatan menara; persebaran dan ketentuan teknis; pengawasan dan pengendalian; retribusi; sanksi administratif; ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan menara telekomunikasi untuk memperluas jangkauan komunikasi, yang memerlukan pengaturan untuk keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika.

Ketentuan Substansial:

Perizinan: Pembangunan menara memerlukan izin lokasi/rekomendasi peruntukan ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara, dan izin gangguan menara. Rekomendasi peruntukan ruang didasarkan pada Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi.
Penyedia Menara: Menara dapat disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi atau pihak lain, dengan pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. Jika bukan penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara harus merupakan perusahaan nasional.
Standar Teknis: Pembangunan menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan.
Fasilitas dan Identitas: Menara harus dilengkapi sarana pendukung seperti grounding, penangkal petir, dan identitas yang jelas.
Pemanfaatan Menara: Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis, dengan mengikuti program pertanggungan (asuransi). Pemilik menara wajib melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan secara berkala.
Pemanfaatan Bersama: Pembangunan menara diarahkan untuk penggunaan bersama, kecuali untuk jaringan utama atau daerah yang belum terlayani. Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama.
Retribusi: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara. Obyek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membangun menara. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Pengawasan dan Pengendalian: Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan menara dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan/pencabutan izin, denda administratif, dan sanksi polisional (penyegelan/pembongkaran).\n3. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT

BATANG HARI REGENCY REGULATION
NUMBER 2 OF 2012

CONCERNING

TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the construction of telecommunication towers in Batang Hari Regency is increasing in order to improve communication coverage;
that currently there are no binding rules to regulate, manage, and control the construction of telecommunication towers in Batang Hari Regency in terms of environmental safety, public health, and environmental aesthetics;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Telecommunication Tower Control Fee.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0946116-bbfe-4dab-8ffa-65733cd872eb","actionData","errors"]