[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a07b5b32-091d-47d4-9368-f795368e0161","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2011","number","08","year","2011","published_date","2011-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah sertapenjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;\r\nb. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan proseduraldengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah; \n UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 27 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 2010, Perpres No. 1 Tahun 2007, Kepmendagri No. 169 Tahun 2004, Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri No. 16 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2006, Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2009, Perda Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2009. \n Tentang Pembentukan Peraturan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah yang mengatur materi yang sama.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 ini mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah, yang harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Tahapan pembentukan Peraturan Daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah, dengan mekanisme yang berbeda untuk masing-masing pihak.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama, melalui dua tingkat pembicaraan.
Penetapan/pengesahan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dilakukan oleh Gubernur.
Pengundangan Peraturan Daerah dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah, dan wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah diatur, dengan memberikan hak kepada perorangan atau kelompok masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan masukan.
Pendanaan untuk pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Regulation is a law and regulation in the region formed in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks, accommodating the special conditions of the region and further elaborating higher laws and regulations;
that the formation of Regional Regulations as referred to in letter a must be materially and procedurally accountable by taking into account the aspirations of the community that develop through a democratic political process;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation of Regional Regulations;

In view of:

Law Number 14 of 1964

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a07b5b32-091d-47d4-9368-f795368e0161","actionData","errors"]