[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0780b6c-be7d-442b-a8d2-5c340fd51026","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008","number","9","year","2008","published_date","2008-03-19","effective_date","2008-09-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatkan pelayanan kepada masyarakat\r\ndan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan\r\ndan kemasyarakatan yang sekaligus untuk meningkatkan\r\npendapatan asli daerah, perlu mengatur Pelayanan Jasa\r\nKetatausahaan;\r\nbahwa sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah\r\nberdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang\r\nRetribusi Administrasi, sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2005,\r\nperlu ditinjau kembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPelayanan Jasa Ketatausahaan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nRetribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan\r\nyang meliputi\r\nNama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2008. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 51).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah dengan meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya mengenai retribusi administrasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.\n\nKetentuan substansial mencakup jenis-jenis pelayanan jasa ketatausahaan yang dikenakan retribusi, seperti legalisasi akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, akta nikah, rekomendasi kehendak nikah, akta cerai, surat persetujuan perjanjian ternak gaduhan, surat rekomendasi kredit usaha ternak, surat keterangan pemotongan hewan, izin reklame, legalisasi berita acara pemenang lelang, legalisasi IMB, surat rekomendasi dari Bupati, serta surat keterangan/legalisasi tingkat kecamatan dan kelurahan. Peraturan ini juga mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan, wilayah pemungutan, masa retribusi terutang, tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, diatur pula mengenai keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kadaluwarsa penagihan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2008
CONCERNING
LOCAL FEE FOR CLERICAL SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community and support the implementation of government, development and community affairs which at the same time to increase local revenue, it is necessary to regulate Clerical Services;
that as an effort to increase local revenue based on Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, as amended by Law Number 34 of 2000 and Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Pemalang Regency Regulation Number 21 of 2001 concerning Administration Retribution, as amended by Pemalang Regency Regulation Number 8 of 2005, needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0780b6c-be7d-442b-a8d2-5c340fd51026","actionData","errors"]