[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a06cca39-f7c0-48b3-a8d3-f14f6efa3e41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Dan Penyelenggaraan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-06-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","Pemberian Insentif Dan Penyelenggaraan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif Dan Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung penanam modal untuk menambahkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi melalui pemberian insentif danpemberian kemudahan penanaman modal. bahwa penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun; UU No.7 Tahun 1983; UU No.25 Tahun 1992; UU No.28\r\nTahun 1999; UU No.13 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20\r\nTahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.39\r\nTahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.12\r\nTahun 2011; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 tahun 2014; UU No.23 Tahun\r\n2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.50 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2008;\r\nPP No.47 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2018; PP No.24 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.24\r\nTahun 2006; Permendagri No.64 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun\r\n2015; Permenindag No.77 Tahun 2018; Perda Kab Banyuwangi No.2 Tahun\r\n2011; Perda Kab Banyuwangi No.13 Tahun 2011; Perda Kab Banyuwangi\r\nNo.14 Tahun 2011; Perda Kab Banyuwangi No.8 Tahun 2012; Perda Kab\r\nBanyuwangi No.1 Tahun 2019.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dibentuknya Peraturan Daerah yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah. Asas, prinsip dan sasaran; keweangan dan Kebijakan Daerah; bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; jenis usaha atau kegiatan penyelenggaraan penanaman modal yang diprioritaskan; Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; Kewajiban dan tanggungjawab; Penyelenggaraan penanaman modal; Koordinasi dan pengendalian percepatan penyelenggaraan penanaman modal; Pembinaan dan pengawasan; serta Pelaporan dan evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah\r\n \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan penanaman modal. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, bentuk-bentuk insentif (seperti pengurangan pajak/retribusi daerah, bantuan modal, riset, dan pelatihan), serta bentuk-bentuk kemudahan (seperti penyediaan data, sarana prasarana, bantuan teknis, penyederhanaan perizinan, akses pemasaran, dan keamanan berinvestasi). Peraturan ini juga mengatur kriteria pemberian insentif dan kemudahan, yang meliputi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, dan lain-lain. Jenis usaha yang diprioritaskan meliputi perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, usaha mikro, dan koperasi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa:\n1. Peringatan tertulis;\n2. Pembatasan kegiatan usaha;\n3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan penanaman modal; atau\n4. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penyelenggaraan penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
EAST JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
GRANTING OF INCENTIVES AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUWANGI,

\n\n \n \n

Considering:

that investment is one of the driving factors of economic growth that supports job creation, thereby reducing unemployment and alleviating poverty and increasing the purchasing power of the people;
that in order to increase investment, it is necessary to create an investment climate and a business climate that supports investors to increase their capital in Banyuwangi Regency through the provision of incentives and the provision of investment facilities;
that investment is an important element in supporting increased economic growth, increasing the ability and competitiveness of the Region and realizing community welfare, so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a06cca39-f7c0-48b3-a8d3-f14f6efa3e41","actionData","errors"]